[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5bd47c6-f19a-4566-8195-1b25f78bf432","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesenian Daerah - Pelestarian dan Pengembangan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana; bahwa untuk menciptakan kehidupan kesenian yang sehat dan berkepribadian serta menjadi unsur potensial bagi perkembangan kesenian daerah diperlukan pelestarian dan pengembangan terhadap kesenian yang hidup dan berkembang di Kabupaten Pangandaran; bahwa dalam rangka mengatur hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kesenian daerah diperlukan pengaturan mengenai pelestarian, pembinaan dan pengembangan kesenian Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003; \n Pearturan Daerah ini mengatur tentang kewenangan bupati, hak dan kewajiban, DKD, apresiasi kesenian, strategi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 Nomor 6 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014 Nomor 174).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelestarian dan pengembangan kesenian daerah di Kabupaten Pangandaran. Latar belakangnya adalah kesenian sebagai ekspresi budaya yang mengandung nilai luhur, perlunya pelestarian dan pengembangan kesenian daerah untuk menciptakan kehidupan kesenian yang sehat dan berkepribadian, serta pengaturan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kesenian daerah.

Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan kebijakan pelestarian dan pengembangan kesenian, termasuk pengorganisasian lembaga kesenian, penetapan standar pelayanan minimal, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi, fasilitasi pengembangan kapasitas, pengawasan pelayanan kesenian, dan pemberian anugerah seni. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada SKPD yang membidangi kesenian dan pariwisata.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, SKPD terkait, seniman, pendidik kesenian, peneliti kesenian, masyarakat, serta penyelenggara usaha kesenian dan industri pariwisata. Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan kesenian, penyelenggaraan pelayanan kesenian sesuai standar, penyusunan indikator kinerja, penumbuhan partisipasi masyarakat, penyediaan gedung pertunjukan, pendokumentasian kesenian, motivasi sektor ekonomi, pemupukan solidaritas bangsa, koordinasi instansi vertikal, penyelenggaraan siaran televisi lokal, dan penyelenggaraan laman tentang kesenian daerah.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Dewan Kesenian Daerah (DKD) yang bertugas mengelola kegiatan, advokasi, pengawasan, dan pembinaan kesenian. DKD terdiri dari unsur masyarakat, tokoh kesenian, ulama, praktisi usaha seni, dan akademisi.

Strategi pelestarian dan pengembangan kesenian meliputi penerapan mata pelajaran kesenian dalam kurikulum pendidikan, peningkatan tenaga guru dan bahan ajar kesenian, pemenuhan fasilitas pendukung, mendorong perkumpulan seni dan LSM, membuat sistem penghargaan, memanfaatkan ruang publik dan media, mengembangkan penelitian kesenian, mengupayakan hak kekayaan intelektual seniman, dan menyelenggarakan forum kajian kesenian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 12 OF 2016
CONCERNING
PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL ARTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

\n\n \n \n

Considering:

that art is an expression of culture that contains noble values that refine human reason which can lead humans to wise and prudent behavior;
that in order to create a healthy and self-reliant artistic life and become a potential element for the development of regional arts, preservation and development of arts that live and develop in Pangandaran Regency is needed;
that in order to regulate rights and obligations in the implementation of regional arts, regulations regarding the preservation, guidance and development of regional arts are needed;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5bd47c6-f19a-4566-8195-1b25f78bf432","actionData","errors"]