[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5b0c1c7-656b-4e2a-8fe3-c00d2fc12de0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Riau","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN MODAL
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2021/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan\r\nperkembangan perekonomian, meningkatkan\r\npendapatan Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan\r\nmasyarakat demi terwujudnya Visi Riau 2024,\r\nPemerintah Provinsi Riau melalrukan penambahan\r\npenyertaan modal pada BUMD yang dialokasikan dalam\r\nAPBD Provinsi Riau; \r\nb. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah\r\nProvinsi Riau dilakukan secara berkesinambungan\r\ndengan mempedomani ketentuan Pasal 333 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan\r\nmodal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila\r\njumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran\r\nberkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah\r\nmengenai penyertaan modal daerah bersangkutan; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan\r\nModal Pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan\r\nKredit Daerah Provinsi Riau; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang\r\nPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun\r\n1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra\r\nTingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)\r\nsebagai Undang-Undang;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah;\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang\r\nBadan Usaha Milik Daerah;\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, \r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah\r\nDaerah;\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang\r\nPerubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan\r\nDaerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi\r\nPerseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah;\r\n9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang\r\nPerseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi\r\nRiau. \n Perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Bentuk Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Status Dana APBD Dalam Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Penganggaran dan Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Jumlah Penambahan Penyertaan Modal, Tata Cara Pencairan Penambahan Penyertaan Modal, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021. \n Bentuk Badan Hukum PT. Bank Riau Kepri dan PT.\r\nPenjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2022\r\ndisesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah \n 12 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Visi Riau 2024. Penambahan penyertaan modal ini dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

\n\n

Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa hasil usaha (dividen), manfaat sosial, dan manfaat lainnya yang berdampak positif pada peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat ini meliputi keuntungan finansial bagi kedua perusahaan, peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintah Daerah, peningkatan penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

\n\n

Bentuk penambahan penyertaan modal adalah berupa uang yang berasal dari dana APBD atau investasi Pemerintah Daerah. Status dana APBD dalam penambahan penyertaan modal adalah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Penganggaran penambahan penyertaan modal bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan dalam akun pembiayaan. Jumlah penambahan penyertaan modal pada tahun 2022 adalah sebesar Rp170.000.000.000,- dengan rincian Rp120.000.000.000,- untuk PT. Bank Riau Kepri dan Rp50.000.000.000,- untuk PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau. Dana ini digunakan untuk investasi dan/atau pemenuhan modal/saham.

\n\n

Realisasi penambahan penyertaan modal dilakukan dengan pencairan dari Kas Umum Daerah Provinsi Riau. PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau wajib membuat laporan tertulis setiap triwulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit. Gubernur melakukan pembinaan yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian, serta pengawasan kepada kedua perusahaan.

","transitional_provisions","1. Bentuk Badan Hukum PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2022 disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

RIAU GOVERNOR
RIAU PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
ADDITIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN PT. BANK RIAU KEPRI
AND PT. REGIONAL CREDIT GUARANTEE OF RIAU PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

RIAU GOVERNOR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve economic growth and development, increase regional income, and improve public welfare in order to realize the Riau Vision 2024, the Riau Provincial Government is making additional capital participation in BUMDs allocated in the Riau Province APBD;
that the additional capital participation of the Riau Provincial Government is carried out continuously by adhering to the provisions of Article 333 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 78 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management, which states that regional government capital participation can be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5b0c1c7-656b-4e2a-8fe3-c00d2fc12de0","actionData","errors"]