[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5ade1d6-49eb-4465-bd0c-067df2155a7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/NO.1, TLD.2025, LL KOTA AMBON : 27 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang memiliki peran penting dalam pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs, yang perlu dilestarikan dan dipertahankan oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memeberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang\r\nPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022. \n Peraturan Daerah ini mengenai Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025. \n Penjelasan 7 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan kekayaan bangsa yang memiliki peran penting dalam pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek terkait cagar budaya, termasuk kriteria cagar budaya, tugas dan wewenang pemerintah daerah, pemilikan dan penguasaan cagar budaya, penemuan dan pencarian cagar budaya, serta register cagar budaya.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan etika pelestarian cagar budaya, koordinasi pelestarian lintas sektor, penghimpunan data cagar budaya, penetapan peringkat dan status cagar budaya, serta pembuatan peraturan pengelolaan cagar budaya.\n2. **Hak dan Kewajiban Masyarakat:** Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan cagar budaya dan berperan serta dalam pelestariannya. Kewajiban masyarakat meliputi menjaga kelestarian cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan.\n3. **Pendanaan:** Pendanaan untuk pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang Tim Ahli Cagar Budaya, sanksi administratif, penyelesaian perselisihan, pengawasan dan pembinaan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap peraturan ini.","transitional_provisions","1. Kebijakan Daerah mengenai Perlestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (5), Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), Pasal 60 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah (penyegelan, penyitaan, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran), pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 48 ayat (1), Pasal 57 dan Pasal 58 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 1 OF 2025
ABOUT
PRESERVATION AND MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n

Considering:

that cultural heritage is a national asset that has an important role in the development of history, science and culture in social, national and state life so that it needs to be preserved and managed appropriately;
that cultural heritage is a cultural heritage that can be in the form of objects, buildings, structures, areas and sites, which need to be preserved and maintained by the regional government by increasing community participation;
that based on Law 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, it gives responsibility to the Regional Government to carry out the Preservation and Management of Cultural Heritage;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5ade1d6-49eb-4465-bd0c-067df2155a7b","actionData","errors"]