[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5a794fc-febe-46ac-b7c6-3f78facaa2bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2003","number","13","year","2003","published_date","2003-09-23","effective_date","2003-09-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perngelolaan - hutan - bersama - masyarakat
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2003/ No.7 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menampung dan mengantidsipasi perkembangan aspirasi masyarakata guna membrrikan landasdan hukum bvagi npelaksana pengelolaan hutan. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU BNo. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 34 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2003; PP No. 104 Tahun 2003; Kepmendagri dan Otobnomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri No. 24 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabunmi No. 14 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No. 15 TRahun 2002. \n Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Prinsip Dasar, Maksusd da tujuan, Ruang Lingkup Dan Status Kawasan Hutan, Pentapan Lokasi, Kelembagaan, Kesepakatan, Pengelolaan, Ketentuan Berbagi, Hak Dan Kewajiban, Pengendalian, Pembatalan Kesepakatan, Ketentuan Peralihan,Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2003. \n 25 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Sukabumi. PHBM bertujuan untuk memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan secara proporsional, meningkatkan tanggung jawab dan peran berbagai pihak (Pengelola Hutan, Pemerintah Daerah, Masyarakat Desa Hutan, dan pihak lain yang berkepentingan) terhadap kelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan, menyelaraskan kegiatan pengelolaan dengan pembangunan wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya hutan, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

PHBM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian fungsi hutan, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, dan kepastian hukum. Prinsip dasarnya meliputi keadilan, keterbukaan, kebersamaan, kejelasan kewajiban, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kerjasama kelembagaan, perencanaan partisipatif, kesederhanaan sistem dan prosedur, kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah, dan pengelolaan hutan secara lestari.

\n\n

Ruang lingkup PHBM meliputi penetapan lokasi, kelembagaan, kesepakatan, pengelolaan, berbagi, dan pengendalian. Pengelolaan dilaksanakan di dalam kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif, tanpa mengubah status kawasan hutan dan tanah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang penetapan lokasi PHBM, kelembagaan (pembentukan kelompok Masyarakat Desa Hutan dan Forum Komunikasi PHBM), kesepakatan (perjanjian kerjasama antara Pengelola Hutan dan kelompok Masyarakat Desa Hutan), pengelolaan (tahapan kegiatan, sosialisasi, negosiasi, pembuatan nota kesepakatan dan perjanjian, penyusunan rencana kegiatan, penataan areal kegiatan, pemanfaatan, rehabilitasi hutan, dan perlindungan hutan), ketentuan berbagi (nilai dan proporsi berbagi berdasarkan kontribusi faktor produksi), hak dan kewajiban Masyarakat Desa Hutan dan Pengelola Hutan, serta pengendalian (monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Hutan dan Pemerintah Daerah, pengendalian internal oleh pelaksana PHBM, dan pengawasan oleh masyarakat luas).

","transitional_provisions","1. PHBM yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap dianggap sah dan secara bertahap selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 04
2003
SERIES D

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 13 YEAR 2003
CONCERNING
COMMUNITY-BASED FOREST MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to accommodate and anticipate the development of community aspirations in order to preserve and obtain optimal benefits from forests and forest areas, they must be utilized while still paying attention to their nature, characteristics and vulnerability without changing their principal function in accordance with prevailing laws and regulations;
that in order to provide a legal basis for the implementation of forest and forest area management so as to create mutually beneficial relationships between the community and Community-Based Forest Management;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within West Java

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5a794fc-febe-46ac-b7c6-3f78facaa2bd","actionData","errors"]