[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5a533a1-9227-46ef-89f0-5b9127294b7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 10 Tahun 2023","number","10","year","2023","published_date","2023-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"91dba6d2-1edc-4f18-9b57-442716a55ed4","Ketahanan Gizi Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERCEPATAN-PENURUNAN-STUNTING
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Toraja Utara masih cukup tinggi, sehingga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif perlu dilakukan percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara perangkat daerah, pemerintah lembang dan pemangku kepentingan; b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan stunting, perlu mengatur mengenai percepatan penurunan stunting di Kabupaten Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);\r\n5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);\r\n6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 21). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING\r\nBAB III KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING\r\nBAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN\r\nBAB V PENDANAAN\r\nBAB VI KETENTUAN PENUTUP\r\nLAMPIRAN: STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (Target Antara dan Uraian Pilar) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023. \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2023 ditetapkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Toraja Utara secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan, air minum, dan sanitasi.

Secara substansial, peraturan ini mengatur penyelenggaraan percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah lembang/kelurahan, dan pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah menetapkan target antara prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Strategi daerah dilaksanakan melalui lima pilar utama, yaitu: (1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan; (2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; (3) peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif; (4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi; serta (5) penguatan sistem data, informasi, riset, dan inovasi.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program di tingkat daerah dan kecamatan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF NORTH TORAJA
SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF NORTH TORAJA
NUMBER 10 OF 2023
CONCERNING
ACCELERATION OF STUNTING REDUCTION

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF NORTH TORAJA,

Considering :

that the prevalence of stunting in North Toraja Regency is still quite high, so to realize healthy, intelligent, and productive human resources, it is necessary to accelerate stunting reduction in a holistic, integrative, and quality manner through coordination, synergy, and synchronization among regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5a533a1-9227-46ef-89f0-5b9127294b7f","actionData","errors"]