[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d59bfe78-2f79-46bc-ade3-9ab6658840a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pangarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Pangarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PANGARUSUTAMAAN GENDER
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/NO. 06, TLD.2019/NO.203, LL SETDA KAB. KKT : 12 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pangarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n \"Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan\r\ngender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah. Dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan Yuridis sebagai pedoman Pangarusutamaan Gender di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. \n \"Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pangarusutamaan Gender. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019. \n Penjelasan 7 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan dan laki-laki dalam menikmati hak-hak warga negara di berbagai bidang.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), seperti menyusun kebijakan dan perencanaan program yang responsif gender, memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG, memberikan bantuan teknis, dan melaksanakan PUG di berbagai bidang pembangunan.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, termasuk penetapan kebijakan PUG, fasilitasi penguatan kelembagaan, koordinasi pelaksanaan kebijakan yang responsif gender, pemantauan dan evaluasi, serta penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD melalui analisis gender.
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG di tingkat kabupaten yang bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat Daerah, melaksanakan sosialisasi dan advokasi, menyusun program kerja, dan mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Penetapan Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah yang bertugas mempromosikan PUG pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender, dan melaksanakan pelatihan serta sosialisasi PUG.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, peran serta masyarakat, pembinaan, pemberian penghargaan dan sanksi, serta pembiayaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati dapat memberikan sanksi kepada SKPD dan desa/kelurahan yang tidak menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANIMBAR ISLANDS
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANIMBAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 07 OF 2019
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANIMBAR ISLANDS,

Considering:

that in order to improve the position, role and quality of women and men to enjoy the rights of citizens in the economic, socio-cultural, political and legal fields as an effort to realize gender equality and justice in development, gender mainstreaming is needed so that they can participate in the development process;
that gender mainstreaming efforts need to be implemented in an integrated and coordinated manner in all Regional Apparatus Work Units (SKPD) and vertical agencies as well as non-governmental institutions;
that by taking into account Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2008

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d59bfe78-2f79-46bc-ade3-9ab6658840a2","actionData","errors"]