[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5897bad-5062-49ee-b1c3-e9761477a10d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 3 Tahun 2002","number","3","year","2002","published_date","2002-09-06","effective_date","2002-09-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pokok-pokok - Pengelolaan - Pertanggungjawaban - Keuangan - Daerah
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2002/NO.35
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan profesionalisme dan bertanggung jawab maka perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah; Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.\r\n \n UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 109 tahun 2000; PP No. 110 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 17 Tahun 2000; Keppres No. 157 Tahun 2001; Perda Kab. Muaro Jambi No. 30 Tahun 2001; Perda Kab. Muaro Jambi 31 Tahun 2001; Perda Kab. Muaro Jambi No. 32 Tahun 2001; Perda Kab. Muaro Jambi No. 33 Tahun 2001; Perda Kab. Muaro Jambi No. 34 Tahun 2001. \n Perda ini mengatur tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan APBD; Perhitungan APBD; Kedudukan Keuangan Kepala Daerah; Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Kerugian Keuangan Daerah; Prosedur Pinjaman Daerah dan Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2002. \n 18 hlmn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan, efisien, efektif, transparan, profesional, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah: Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat pengelola keuangan daerah lainnya.
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
APBD: APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah tahunan dan harus disusun dengan pendekatan kinerja. Pendapatan yang dianggarkan harus terukur dan belanja harus didukung dengan kepastian penerimaan.
Penerimaan dan Pengeluaran: Semua transaksi keuangan daerah harus melalui kas daerah. Anggaran belanja tak terduga disediakan untuk keadaan darurat seperti bencana alam.
Dana Cadangan: Daerah dapat membentuk dana cadangan untuk kebutuhan yang memerlukan dana besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
Struktur APBD: APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.
Penyusunan dan Penetapan APBD: APBD disusun bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD.
Pelaksanaan APBD: Perangkat daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan. Pengeluaran harus didukung bukti lengkap dan sah.
Perhitungan APBD: Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan realisasi dan anggaran.
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, Perangkat Daerah, dan DPRD: Mengatur gaji, tunjangan, biaya operasional, dan fasilitas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengawasan dilakukan oleh DPRD, atasan langsung, dan badan pengawasan internal maupun eksternal.
Kerugian Keuangan Daerah: Setiap kerugian keuangan daerah harus diganti oleh pihak yang bersalah atau lalai.
Pinjaman Daerah: Mengatur prosedur pinjaman daerah dan pembayaran kembali pinjaman daerah.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUARO JAMBI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2002
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to manage the Regional finance in an orderly manner, in compliance with the prevailing laws and regulations, efficiently, effectively, transparently and professionally and responsibly, it is necessary to regulate the management and accountability of Regional finance;
that in accordance with the provisions of Article 14 paragraph (1) of Government Regulation Number 105 of 2000 concerning the management and accountability of Regional finance, it is stipulated by Regional Regulation;
that to fulfill the intentions of letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Muaro Jambi Regency concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5897bad-5062-49ee-b1c3-e9761477a10d","actionData","errors"]