[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5853b58-6e73-40ce-8bc8-67b6df96cb3d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tinggkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1996","number","48","year","1996","published_date","1996-07-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tinggkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1996
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 48, LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tinggkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 1996. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dengan membentuk Kecamatan Pringapus sebagai respons terhadap peningkatan jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.

Ketentuan Substansial
Peraturan ini menetapkan pembentukan Kecamatan Pringapus yang meliputi sembilan desa, yaitu Desa Pringapus, Desa Klepu, Desa Derekan, Desa Penawangan, Desa Pringsari, Desa Jatirunggo, Desa Wonorejo, Desa Wonoyoso, dan Desa Candirejo. Kecamatan Pringapus dibentuk dari sebagian wilayah Kecamatan Bergas, yang sebelumnya bernama Kecamatan Klepu. Pusat pemerintahan Kecamatan Bergas berada di Desa Bergas Lor, sedangkan pusat pemerintahan Kecamatan Pringapus berada di Desa Pringapus. Batas wilayah Kecamatan Pringapus dituangkan dalam peta yang menjadi bagian dari peraturan ini. Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas desa/kelurahan dalam kecamatan ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah sesuai pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

","transitional_provisions","1. Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 48 OF 1996
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF PRINGAPUS SUB-DISTRICT IN THE REGENCY AREA
LEVEL II REGION OF SEMARANG WITHIN THE PROVINCE
LEVEL I REGION OF CENTRAL JAVA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that with the increasing number of residents and volume of government and development activities in the Regency Area Level II Region of Semarang within the Province Level I Region of Central Java, in order to facilitate the implementation of service duties in the fields of government and development and to improve services to the community, it is deemed necessary to establish a new Sub-district in the Regency Area Level II Region;
that in accordance with the provisions of Article 75 of Law Number 5 of 1974 concerning Basic Principles of Regional Government, the establishment of a Sub-district must be stipulated by a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5853b58-6e73-40ce-8bc8-67b6df96cb3d","actionData","errors"]