[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d56c17ab-7d45-467d-970e-9aad6a98cc7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009","number","22","year","2009","published_date","2009-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2009/NO.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembentukan, organisasi dan tata kerja Sekretariat\r\nDewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan\r\nsebagai bagian dari perangkat Daerah Provinsi\r\nKalimantan Selatan dengan berpedoman pada Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang\r\nPedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat\r\nDewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus\r\nKorpri Provinsi Kalimantan Selatan ; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82\r\nTahun 1971; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara\r\nNomor PER/13/M.PAN/5/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun\r\n2008; \n Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi: \r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPembentukan , Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; \r\n3.\tOrganisasi;\r\n4.\tTata Kerja;\r\n5.\tPembiayaan;\r\n6.\tPengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi;\r\n7.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2009. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua produk hukum daerah sebelumnya yang mengatur mengenai SATKORLAK Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan, penanganan teknis penanggulangan bencana oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. BPBD bertugas menetapkan pedoman penanggulangan bencana, standarisasi kebutuhan, peta rawan bencana, prosedur tetap penanggulangan bencana, melaksanakan penanggulangan bencana, melaporkan kegiatan kepada Gubernur, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Fungsi BPBD meliputi perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif, dan efisien, serta koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Organisasi BPBD terdiri dari Pengarah Penanggulangan Bencana dan Pelaksana Penanggulangan Bencana. Pengarah bertugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan dan memantau serta mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana dan bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pelaksana memiliki fungsi komando, koordinasi, perumusan program, dan pengelolaan kesekretariatan.

Struktur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap bidang memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam penanggulangan bencana.

Kepala Badan dijabat oleh Sekretaris Daerah secara ex-officio. Pengisian jabatan di lingkungan Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan integritas dalam penanggulangan bencana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
NUMBER 22 OF 2009
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

that the establishment of the organization and work procedures of the Regional Disaster Management Agency of The Province of South Kalimantan as part of the Regional apparatus of The Province of South Kalimantan is based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 46 of 2008 concerning Guidelines for the Organization and Work Procedures of the Regional Disaster Management Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on the Establishment, Organization and Work Procedures of the Regional Disaster Management Agency of The Province of South

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d56c17ab-7d45-467d-970e-9aad6a98cc7a","actionData","errors"]