[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5681cb6-0835-494c-bed7-8e00d841a00f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pengembangan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengembangan-ekonomi
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan dalam rangka untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagai tujuan berbangsa dan bernegara;\r\nb. bahwa ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;\r\nc. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;\r\nd. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas secara terencana, terarah, dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup dan kegiatan, perencanaan dan pendataan, perlindungan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif, pelaksanaa dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif, kemitraan, komite ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif, hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif, inkubator ekonomi kreatif, pendanaan ekonomi kreatif, pengawasan, monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021. \n 33 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Latar belakangnya adalah pentingnya ekonomi kreatif dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga pengembangan ekonomi kreatif perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terkoordinasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Perencanaan dan Pendataan:** Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk rencana induk pengembangan ekonomi kreatif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pendataan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ekonomi kreatif.\n2. **Perlindungan Ekonomi Kreatif:** Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha kepada Industri Kreatif, termasuk bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual, perlindungan dari monopoli dan persaingan tidak sehat, serta tindakan diskriminasi.\n3. **Pengembangan Ekonomi Kreatif:** Pengembangan dilakukan melalui pembinaan dan dukungan kelembagaan, pembinaan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, peningkatan nilai tambah produk, pengembangan SDM, manajemen perusahaan, pengembangan teknologi, pemasaran produk dan promosi, pengembangan kemitraan dan jejaring, perlindungan dan advokasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi kewirausahaan, informasi usaha, serta fasilitasi bantuan mesin dan peralatan.\n4. **Pelaksanaan dan Koordinasi:** Pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan media. Koordinasi dilakukan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi.\n5. **Kemitraan:** Industri Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.\n6. **Komite Ekonomi Kreatif:** Dibentuk lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.\n7. **Pelaku Ekonomi Kreatif:** Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.\n8. **Hak dan Kewajiban:** Pelaku ekonomi kreatif memiliki hak untuk berkarya, berkreasi, dan berinovasi, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif. Mereka juga wajib memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa.\n9. **Inkubator Ekonomi Kreatif:** Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Inkubator ekonomi kreatif sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.\n10. **Pendanaan Ekonomi Kreatif:** Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komite Ekonomi Kreatif yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan masa jabatan berakhir.","sanctions","1. Pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, dan penghentian kegiatan.\n2. Pelaku ekonomi kreatif yang tidak memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah, dan/atau tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, dan penghentian kegiatan.\n3. Pelaku ekonomi kreatif yang melanggar kewajiban yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, dan penghentian kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
PROVINCE OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2021
CONCERNING
CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering:

that economic development, structured as a joint effort based on the principle of kinship as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, needs to be realized in order to create a just, prosperous, and welfare society as the goal of the nation and state;
that the creative economy in Banyumas Regency, as one of the economic activities, has an important meaning and a strategic position in supporting the economic resilience of the community, advancing development, realizing economic growth, and as a vehicle for creating employment;
that based on Article 17 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Region has the right to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5681cb6-0835-494c-bed7-8e00d841a00f","actionData","errors"]