[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d561201d-dfb7-4afa-a278-eec38dc31dc4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara Menjadi Unit Swadana Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2002","number","21","year","2002","published_date","2002-10-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara Menjadi Unit Swadana Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penetapan
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2002/No.51 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara Menjadi Unit Swadana Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran\r\npelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan\r\npelayanan kesehatan kepada masyarakat maka\r\nBadan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten\r\nBanjarnegara perlu ditetapkan menjadi Unit\r\nSwadana Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penetapan Badan Rumah Sakit\r\nUmum Daerah Kabupaten Banjarnegara Menjadi\r\nUnit Swadana Daerah. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun\r\n1994;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun\r\n1993;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101\r\nTahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun\r\n2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor\r\n12 \n penjabaran pngertian, penggunaan dana, dan kerja sama bagi unit swadana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2002. \n 10 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Badan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banjarnegara sebagai Unit Swadana Daerah. Latar belakang penetapan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993. Dengan ditetapkannya sebagai Unit Swadana Daerah, RSUD diberikan kewenangan untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

\n\n

Dana Swadana yang diperoleh RSUD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional terkait pengadaan barang dan jasa, kegiatan pemeliharaan, serta peningkatan sumber daya manusia. Penggunaan dana untuk investasi prasarana dan sarana harus mendapatkan persetujuan Bupati. Untuk meningkatkan pelayanan, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

\n\n

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Unit Swadana Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANJARNEGARA REGENCY REGIONAL GAZETTE
YEAR 2002 NUMBER 51 SERIES D

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 21 OF 2002

CONCERNING

DETERMINATION OF THE REGIONAL GENERAL HOSPITAL
OF BANJARNEGARA REGENCY AS A
REGIONAL SELF-SUPPORTING UNIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve and facilitate the
implementation of duties and functions in providing
health services to the public, the
Regional General Hospital of Banjarnegara Regency
needs to be designated as a Regional
Self-Supporting Unit;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional
Regulation concerning the Determination of the Regional General Hospital
of Banjarnegara Regency as a
Regional Self-Supporting Unit.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the
Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d561201d-dfb7-4afa-a278-eec38dc31dc4","actionData","errors"]