[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d55c2261-b55b-4cf0-9902-b061f3c86dea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-10-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan barang milik daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan\r\npemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,\r\nmaka perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan\r\nterhadap barang milik daerah; bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan\r\ntertib pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan suatu\r\nkesamaan persepsi dan langkah secara integral dan\r\nmenyeluruh dengan unsur-unsur yang terkait dalam\r\npengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah\r\nNomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik\r\nNegara/Daerah, ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik\r\nDaerah diatur dalam Peraturan Daerah. \n 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian \r\n 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n 7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (\r\n17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;\r\n 18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; \r\n19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; \r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar \r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar \r\n \n PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009. \n 71 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab melalui tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah. Tujuannya adalah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas, serta pengelolaan barang yang tertib, efektif, dan efisien.

\n\n

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala SKPD yang menangani aset daerah, dan Kepala SKPD lainnya. Sekretaris Daerah berwenang menetapkan pejabat pengurus dan penyimpan barang, menyetujui rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang, serta mengatur pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang. Kepala SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan barang di lingkungan SKPD masing-masing.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan barang, termasuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna), pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal), pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, serta tuntutan ganti rugi.

\n\n

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban melakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dalam rencana kerja dan anggaran barang milik daerah dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada dan barang milik daerah yang memerlukan pemeliharaan.

","transitional_provisions","1. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.\n3. Seluruh barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik dalam bentuk kerjasama maupun yang telah dipisahkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun telah dilakukan penyesuaian dokumen perjanjian sesuai dengan peraturan daerah ini.\n4. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan perorangan atau badan hukum yang belum memiliki dokumen perjanjian, maka paling lama 1 (satu) tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan daerah ini.\n5. Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dibebankan pada APBD.","sanctions","1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalagunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap orang yang mengakibatkan kerugian daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n3. Setiap orang yang memanfaatkan/menguasai barang milik daerah tanpa dilengkapi dengan dokumen perjanjian yang sah atau yang diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Selayar No. 6 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111003/perda-kab-selayar-no-6-tahun-2017","858ed56c-04b2-40fc-8f3d-d8faaaf9e8ad","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
NUMBER 11 OF 2009
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPULAUAN SELAYAR,

Considering:

that in order to implement clean and responsible regional government administration, it is necessary to carry out orderly administration and orderly management of regional assets;
that in order to ensure the implementation of orderly administration and orderly management of regional assets, it is necessary to have a common perception and integrated and comprehensive steps with the elements involved in the management of regional assets;
that based on the provisions of Article 81 of Government Regulation Number 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Assets, the provisions regarding the management of Regional Assets are regulated in Regional Regulations;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d55c2261-b55b-4cf0-9902-b061f3c86dea","actionData","errors"]