[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5558746-a911-49bb-aa8c-4c011dbbada3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-02-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengembangkan usaha ekonomi pada masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa; bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintahan\r\nDesa; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Oaerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Oaerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2008 \n PERDA ini mengatur tentang Maksud, Tujuan Dan Sasaran; Pembentukan; Bentuk BUMDes; Permodalan; Kepengurusan; Tugas Dan Kewajiban Kepengurusan; Pembinaan Dan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2009. \n 11 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan maksud untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja.

BUMDes dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa yang memuat antara lain bentuk dan nama BUMDes, tempat kedudukan, tujuan dan jenis kegiatan usaha, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, permodalan dan pengelolaan, ketentuan pengangkatan dan pemberhentian pengurus, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, tahun buku dan anggaran, penetapan dan penggunaan laba, serta pembubaran dan perubahan status badan hukum. BUMDes dapat berbentuk badan hukum seperti Koperasi atau Usaha Dagang, atau berbentuk lembaga usaha yang dikelola oleh Desa jika kesiapan belum memadai.

Modal BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten, pinjaman, penyertaan modal pihak lain, atau hibah. Pengurus BUMDes terdiri dari Penasehat (ex officio dijabat oleh Kepala Desa) dan Pelaksana Operasional yang dipilih oleh masyarakat. Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di wilayahnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 2 OF 2009
ON
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to develop economic enterprises in the community and the Village, the Village Government may establish Village-Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the Village;
that the Village-Owned Enterprises as referred to in letter a above are community economic institutions whose position is outside the organizational structure of the Village government;
that based on the matters in letters a and b above, to implement the provisions in Article 81 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is deemed necessary to form a Regional Regulation on Village-Owned Enterprises;

Bearing in Mind :

Law Number 13 of 1950 on the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5558746-a911-49bb-aa8c-4c011dbbada3","actionData","errors"]