[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d55544fc-8da5-43d6-b1e3-8b0104a4eb99","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam\r\npenyelenggaraan pemerintahan desa demi terwujudnya desa\r\ndi Kabupaten Kotawaringin Timur yang kuat, maju, mandiri,\r\nadil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan\r\nUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,\r\nmaka diperlukan Perangkat Desa. Untuk memberikan pedoman yang jelas dalam\r\npembentukan Perangkat Desa, sehingga pelayanan yang\r\ndiberikan kepada masyarakat desa di Kabupaten\r\nKotawaringin Timur menjadi terarah dan tepat sasaran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1)\r\nhuruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\ntentang Desa, Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa, serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015\r\ntentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPEMBENTUKAN DAN JENIS;\r\nBAB III\r\nKEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAK;\r\nBAB IV\r\nTUGAS DAN FUNGSI;\r\nBAB V\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN;\r\nBAB VI\r\nKEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA;\r\nBAB VII\r\nUNSUR STAF PERANGKAT DESA;\r\nBAB VIII\r\nPAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA;\r\nBAB IX\r\nKESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA;\r\nBAB X\r\nPENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA;\r\nBAB XI\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XII\r\nPENGHARGAAN;\r\nBAB XIII\r\nPENDANAAN;\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan\r\nDaerah nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa yang\r\nmengatur tentang Perangkat Desa dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa yang mengatur tentang Perangkat Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perangkat Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur. Latar belakangnya adalah untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar terwujud desa yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera. Tujuannya adalah memberikan pedoman yang jelas dalam pembentukan Perangkat Desa, sehingga pelayanan kepada masyarakat desa menjadi terarah dan tepat sasaran.

Perangkat Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan organisasi Perangkat Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa (Swasembada, Swakarya, Swadaya). Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi, Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 2 seksi, sedangkan Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi.

Perangkat Desa wajib berperan aktif, bersikap adil, tidak diskriminatif, dan tidak mempersulit pelayanan. Mereka dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, melakukan diskriminasi, melakukan tindakan meresahkan, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjadi pengurus partai politik atau organisasi terlarang, merangkap jabatan, ikut serta dalam kampanye, melanggar sumpah jabatan, dan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas. Perangkat Desa berhak atas penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya, dengan penghasilan tetap paling sedikit sama dengan upah minimum kabupaten.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu staf. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, pembinaan dan pelayanan teknis administrasi, urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan, pengumpulan data, penyusunan laporan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus. Pengangkatan dilaksanakan melalui tahapan pembentukan Tim Seleksi, penjaringan, penyaringan, penetapan, dan pengambilan sumpah/janji jabatan. Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tetap karena alasan tertentu.

","transitional_provisions","1. Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.\n2. Penataan kelembagaan perangkat Desa yang ada dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf c angka 3 dan angka 4, hanya berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.\n3. Apabila Bakal Calon Perangkat Desa yang telah terpilih dan telah diangkat tidak melaksanakan kewajiban menyelesaikan penyetaraan pendidikan, dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dengan disertai pengembalian keuangan desa yang telah dinikmati atau dipakai selama menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF EAST KOTAWARINGIN REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2016
ON
VILLAGE APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to assist the Village Head in administering village governance in order to realize a strong, advanced, independent, just, prosperous, and welfare village in East Kotawaringin Regency based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, a Village Apparatus is needed;
that in order to provide clear guidelines in the formation of the Village Apparatus, so that the services provided to the village community in East Kotawaringin Regency become focused and right on target;
that to implement the provisions of Article 50 paragraph (1) letter d and paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages, Article 65

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d55544fc-8da5-43d6-b1e3-8b0104a4eb99","actionData","errors"]