Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2014

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha rumah kos di Kabupaten Ngawi. Latar belakangnya adalah untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan rumah kos, seperti gangguan sosial, pergaulan bebas, dan gangguan ketertiban umum, serta untuk mewujudkan lingkungan yang layak huni, bersih, indah, dan tertata dengan baik. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha rumah kos agar terwujud ketertiban, ketentraman, keamanan masyarakat, serta kepastian dan perlindungan usaha rumah kos.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban dan larangan bagi pemilik dan penghuni rumah kos. Pemilik rumah kos memiliki kewajiban antara lain menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan, melaporkan identitas penghuni, serta menyediakan fasilitas yang memadai. Pemilik juga dilarang menggabungkan penghuni laki-laki dan perempuan (kecuali suami istri), mendirikan bangunan yang tidak sesuai izin, dan melindungi penghuni yang melanggar aturan. Penghuni rumah kos berkewajiban mentaati peraturan, melaporkan diri kepada RT setempat, dan menjaga ketertiban. Penghuni juga dilarang membawa tamu lawan jenis ke kamar, melakukan perbuatan tercela, dan membuat kegaduhan.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan bangunan rumah kos, yang harus berbentuk permanen atau semi permanen dan memiliki fasilitas yang memadai seperti ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan tempat parkir. Setiap usaha rumah kos wajib memiliki Izin Usaha Rumah Kos dari Bupati. Bupati bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan usaha rumah kos, dan masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan melalui RT/RW setempat.

1. Bagi setiap orang atau badan yang telah melakukan usaha rumah kos sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur didalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

1. Pemilik Usaha Rumah Kos yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis, penutupan sementara usaha Rumah Kos, dan pencabutan Izin Usaha Rumah Kos. 2. Pemilik Rumah Kos yang mengetahui bahwa rumah kosnya digunakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d dan tidak melarang atau melaporkan kepada Pihak Yang berwenang diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).