[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d54d6401-86e7-4d17-9567-a4c781ce873c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Sistem Kesehatan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem-kesehatan-daerah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Kesehatan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga\r\nnegara yang harus senantiasa diwujudkan dan\r\ndilindungi;\r\nb. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk\r\nmencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya\r\nbagi pengembangan dan pembinaan sumber daya\r\nmanusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan\r\npembangunan daerah;\r\nc. bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan\r\nmemerlukan keterpaduan lintas sektor dan integrasi\r\nseluruh komponen sehingga perlu di atur dalam\r\nSistem Kesehatan Daerah \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009;Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun\r\n2013 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Sistem Kesehatan Daerah terdiri dari :\r\na. subsistem upaya kesehatan;\r\nb. subsistem pemberdayaan masyarakat;\r\nc. subsistem pembiayaan kesehatan;\r\nd. subsistem sumber daya manusia kesehatan;\r\ne. subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; dan\r\nf. subsistem manajemen dan informasi kesehatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2015. \n 50 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\n\nPeraturan ini mengubah:\n2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang sinergis oleh semua komponen, termasuk pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta. Sistem Kesehatan Daerah mencakup subsistem upaya kesehatan (UKP dan UKM), pemberdayaan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta manajemen dan informasi kesehatan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- **Subsistem Upaya Kesehatan:** Penyelenggaraan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh melalui UKP (pelayanan kesehatan tradisional, penyembuhan penyakit, pelayanan darah, penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran, bedah mayat) dan UKM (peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, kesehatan olahraga, pengamanan zat adiktif, kesehatan lingkungan).\n- **Subsistem Pemberdayaan Masyarakat:** Peningkatan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.\n- **Subsistem Pembiayaan Kesehatan:** Pengalokasian anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji, dengan proporsi seimbang untuk UKP dan UKM. Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).\n- **Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan:** Pengelolaan SDM kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, perizinan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu.\n- **Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan:** Pengelolaan yang menjamin keamanan, khasiat, mutu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan makanan. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat esensial dan obat untuk program kesehatan.\n- **Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan:** Pengelolaan kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, data dan informasi kesehatan untuk mendukung subsistem lainnya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 1 YEAR 2015
CONCERNING
REGIONAL HEALTH SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Article 18 paragraph (6) of

Considering:

that health is a basic right of every citizen
that must always be realized and
protected;
that health development aims to
achieve the highest possible degree of health
for the development and nurturing of resources
human resources and as capital for implementation
regional development;
that the success of health development
requires cross-sectoral integration and integration
all components so that they need to be regulated in
Regional Health System;
that based on the considerations as
referred to in letters a, b and c, it is necessary
to form a Regional Regulation regarding the System
Regional Health;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d54d6401-86e7-4d17-9567-a4c781ce873c","actionData","errors"]