[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d54badc3-7534-4ca5-ad24-78068d7d2b83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011","number","128","year","2011","published_date","2011-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kampung Siaga Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Sosial NO. 128, BN.2011/NO.693, jdih.kemsos.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Kampung Siaga Bencana
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pembentukan KSB bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia setempat. Tujuannya meliputi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, pembentukan jejaring siaga bencana berbasis masyarakat, pengorganisasian masyarakat terlatih siaga bencana, menjamin kesiapsiagaan bencana yang berkesinambungan, dan mengoptimalkan potensi serta sumber daya untuk penanggulangan bencana.

Ketentuan Substansial:

KSB ditetapkan oleh bupati/walikota dan harus memenuhi syarat memiliki kerawanan terhadap jenis bencana tertentu serta adanya kesiapan dan peran serta aktif masyarakat. KSB harus memiliki Gardu Sosial (sekretariat) dan Lumbung Sosial (tempat penyimpanan logistik). Tim KSB terdiri dari pengurus dan anggota, dengan tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan, melaporkan kegiatan, dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Kegiatan KSB meliputi sosialisasi, penyuluhan, penyiapan sistem peringatan dini lokal, pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana, inventarisasi potensi dan sumber daya, pembuatan lumbung bencana, pelatihan tenaga bencana, simulasi, pembentukan jejaring kerja, apel siaga bencana, pendataan korban bencana, upaya pengurangan risiko, dan bantuan pemulihan sosial.

Menteri Sosial memiliki kewenangan merumuskan kebijakan KSB, memfasilitasi kegiatan, memantau dan mengevaluasi, membina dan mengawasi, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta menghimpun data KSB. Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan kerjasama, menguatkan kapasitas kelembagaan, melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas KSB, melakukan pendataan, dan mengembangkan KSB. Pendanaan KSB berasal dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dana CSR, bantuan asing, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 128 OF 2011
ON
DISASTER ALERT VILLAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 9 of Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Government Affairs Between the Government, Provincial Regional Government, and Regency/City Regional Government, it is necessary to prepare Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) in disaster management programs;
that in order to support a paradigm shift in disaster management that is only oriented towards disaster emergency response, it is also necessary to be oriented towards disaster mitigation and preparedness that is concentrated on disaster risk prevention and reduction;
that to implement disaster mitigation and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d54badc3-7534-4ca5-ad24-78068d7d2b83","actionData","errors"]