[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d54655de-fde7-4aba-8555-512bdf85d6f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan pancasila - wawasan kebangsaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/No.5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dan \r\nlandasan etika berbangsa dan bernegara menjadi\r\ntanggung jawab negara untuk dilestarikan dan\r\ndiinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat,\r\nberbangsa, dan bernegara; bahwa wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila\r\nperlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar\r\nketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat\r\nIndonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras,\r\nagama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta\r\nkearifan lokal tetap terbina, sehingga mampu\r\nmewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter\r\nunggul; bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum\r\nbagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan\r\npenyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan\r\nKebangsasan, perlu pengaturan mengenai\r\npenyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan\r\nKebangsaan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan\r\nWawasan Kebangsaan; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Banyumas. Latar belakangnya adalah untuk melestarikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, serta untuk membina wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Tujuannya adalah memperkuat Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempersiapkan masyarakat agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

\r\n

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Sasaran penyelenggaraan adalah siswa, mahasiswa, aparatur sipil negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum. Pendidikan dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal dengan berbagai metode seperti studi kasus, diskusi, dan debat.

\r\n

Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan ini. Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi vertikal, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

REGENT OF BANYUMAS
REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2024
TENTANG
PANCASILA EDUCATION AND NATIONAL INSIGHT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa Pancasila as the basis and ideology of the state, and the foundation of national and state ethics, is the responsibility of the state to be preserved and internalized in social, national and state life;
bahwa national insight based on Pancasila needs to be continuously carried out so that the peace, harmony and tolerance of the pluralistic Indonesian society with diverse ethnicities, races, religions, groups, social, economic, and culture, as well as local wisdom, remain fostered, so as to be able to create an Indonesian society with superior character;
bahwa in order to provide guidelines and a legal basis for the Regional Government in exercising the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d54655de-fde7-4aba-8555-512bdf85d6f6","actionData","errors"]