Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029

Juga dikenal sebagai: Inpres 4/2026 · Inpres No. 4 Tahun 2026 · Inpres Nomor 4 Tahun 2026

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:2 April 2026Tanggal Penetapan:2 April 2026
Pertanian & PeternakanPerdagangan Dalam NegeriBUMN & BUMD

Informasi

TipeInstruksi Presiden (Inpres)
TemaPengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku02 April 2026
Tanggal Penetapan02 April 2026
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Instruksi Presiden ini diterbitkan dalam rangka memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencapai swasembada beras, serta meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan ini menginstruksikan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah terkoordinasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran beras.

Secara substansial, Perum BULOG ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan gabah/beras dalam negeri dengan target minimal 4.000.000 ton pada tahun 2026, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen ditetapkan sebesar Rp6.500,00 per kilogram. Pengelolaan CBP mencakup penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antarwilayah, dan pengolahan untuk menjaga kualitas. Penyaluran CBP ditujukan untuk berbagai program strategis, termasuk stabilisasi harga, bantuan pangan, tanggap darurat, serta pemenuhan kebutuhan instansi pemerintah dan program gizi nasional.

Terdapat pembagian kewenangan yang spesifik bagi kementerian dan lembaga terkait, seperti peran Badan Pangan Nasional dalam menetapkan struktur biaya dan penugasan, peran Kementerian Keuangan dalam dukungan pendanaan dan kompensasi, serta peran kementerian teknis lainnya dalam mendukung distribusi, infrastruktur, pendampingan petani, dan pengawasan. Perum BULOG diberikan kompensasi dan margin sebesar 7% atas penugasan penyelenggaraan CBP setelah melalui reviu oleh BPKP atau aparat pengawasan intern pemerintah.

1. Pendanaan dan pembiayaan yang telah dikeluarkan Perum BULOG pada Tahun 2026 untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dalam rangka pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, serta kegiatan dalam rangka pelaksanaan penugasan pada Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

(-)