[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","715feee00675d41f06fb70e394090729-79e381a478a5ac8d","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=715feee00675d41f06fb70e394090729,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43},"regulationId","d539718b-52ac-44eb-b41e-5c5bdbc8e998","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":81,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":-5,"_97":98,"_99":100,"_101":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026","number","4","year","2026","published_date","2026-04-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":59,"_62":63,"_64":65},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":67,"_62":70,"_71":72},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[75],{"_6":76,"_62":77,"_64":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"sectors",[82,83,84],"Pertanian & Peternakan","Perdagangan Dalam Negeri","BUMN & BUMD","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Gabah/Beras Dalam Negeri - Cadangan Beras
2026
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras, serta meningkatkan pendapatan petani, maka ditetapkan Inpres ini. \n Inpres ini ditujukan kepada beberapa Menteri, Kepala Lembaga/Badan, para Kepala Daerah, dan Direktur Utama Perum BULOG. \n Melalui Inpres ini diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2026. \n Lampiran file: 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Presiden ini diterbitkan dalam rangka memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencapai swasembada beras, serta meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan ini menginstruksikan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah terkoordinasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran beras.

Secara substansial, Perum BULOG ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan gabah/beras dalam negeri dengan target minimal 4.000.000 ton pada tahun 2026, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen ditetapkan sebesar Rp6.500,00 per kilogram. Pengelolaan CBP mencakup penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antarwilayah, dan pengolahan untuk menjaga kualitas. Penyaluran CBP ditujukan untuk berbagai program strategis, termasuk stabilisasi harga, bantuan pangan, tanggap darurat, serta pemenuhan kebutuhan instansi pemerintah dan program gizi nasional.

Terdapat pembagian kewenangan yang spesifik bagi kementerian dan lembaga terkait, seperti peran Badan Pangan Nasional dalam menetapkan struktur biaya dan penugasan, peran Kementerian Keuangan dalam dukungan pendanaan dan kompensasi, serta peran kementerian teknis lainnya dalam mendukung distribusi, infrastruktur, pendampingan petani, dan pengawasan. Perum BULOG diberikan kompensasi dan margin sebesar 7% atas penugasan penyelenggaraan CBP setelah melalui reviu oleh BPKP atau aparat pengawasan intern pemerintah.

","transitional_provisions","1. Pendanaan dan pembiayaan yang telah dikeluarkan Perum BULOG pada Tahun 2026 untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dalam rangka pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, serta kegiatan dalam rangka pelaksanaan penugasan pada Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2026
REGARDING
DOMESTIC PROCUREMENT AND MANAGEMENT OF UNHULLED RICE/RICE AND DISTRIBUTION OF GOVERNMENT RICE RESERVES FOR 2026-2029

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

In order to support the strengthening of Government Rice Reserves to improve national food security and achieve rice self-sufficiency, as well as to increase farmers' income, hereby instructs:

To:

Coordinating Minister for Food Affairs;
Coordinating Minister for Economic Affairs;
Coordinating

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d539718b-52ac-44eb-b41e-5c5bdbc8e998","actionData","errors"]