[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d52a506c-fe3b-4ccc-9bf9-6d89d4a07b8d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2017","number","18","year","2017","published_date","2017-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kOPERasi - perokonomian
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2017/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:	\n \n bahwa Koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja; bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Koperasi dan usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan Pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan; bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam pemberdayaan, pelindungan dan PengembanganKoperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.\r\n \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain :\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tRuang Lingkup\r\n3.\tLandasan, Asas, Dan Tujuan Koperasi\r\n4.\tFungsi, Peran, Dan Prinsip Koperasi\r\n5.\tKelembagaan Koperasi\r\n6.\tKeanggotaan\r\n7.\tPerangkat Koperasi\r\n8.\tKegiatan Usaha\r\n9.\tPermodalan\r\n10.\tAsas, Prinsip, Dan Tujuan Pemberdayaan\r\n11.\tPelaksanaan Dan Koordinasi Pemberdayaan\r\n12.\tBentuk Kegiatan Pemberdayaan Dan Pelaporan\r\n13.\tPerlindungan Dan Iklim Usaha\r\n14.\tPengembangan Koperasi Dan Usaha Mikro\r\n15.\tPembiayaan Dan Penghargaan\r\n16.\tPemantauan, Pembinaan, Dan Pengawasan\r\n17.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017. \n 33 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah peran penting Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Pemberdayaan ini dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n\r\n

Landasan, asas, dan tujuan Koperasi, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta asas kekeluargaan, dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Fungsi, peran, dan prinsip Koperasi, termasuk membangun potensi ekonomi anggota dan masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan, memperkokoh perekonomian rakyat, dan mewujudkan perekonomian daerah dan nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip Koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, balas jasa terbatas terhadap modal, dan kemandirian.
Kelembagaan Koperasi, yang dapat berbentuk Koperasi Primer atau Sekunder, dengan persyaratan pendirian yang diatur. Anggaran Dasar Koperasi harus memuat informasi penting seperti nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, jenis Koperasi, maksud dan tujuan, keanggotaan, permodalan, dan lain-lain.
Keanggotaan Koperasi, yang terdiri dari anggota, calon anggota, dan anggota luar biasa, dengan hak dan kewajiban masing-masing.
Perangkat Koperasi, yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas, dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
Kegiatan usaha Koperasi, yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan. Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha di berbagai bidang, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
Permodalan Koperasi, yang terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah) dan modal pinjaman (dari anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah). Koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal dari modal penyertaan.
Asas dan tujuan Usaha Mikro, yang berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah.
Pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, dan Kamar Dagang dan Industri Daerah.
Bentuk kegiatan pemberdayaan, yang meliputi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, pemberian kesempatan usaha, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Perlindungan dan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro, melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, yang dilakukan melalui fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan usaha di berbagai bidang.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pimpinan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro yang tidak menyampaikan laporan kinerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pencabutan kemudahan dan fasilitasi, denda administratif, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 18 OF 2017
ABOUT
EMPOWERMENT OF COOPERATIVES AND MICRO ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering :

that Cooperatives and micro enterprises as business actors have a role in economic development, improving community welfare, and as a vehicle for creating jobs;
that in order to improve the position, role, and potential of Cooperatives and micro enterprises in realizing economic growth, equity and increasing people's income, job creation, and poverty alleviation in the Region, empowerment and development efforts are needed that are carried out comprehensively, optimally, and sustainably;
that in order to exercise the authority of the Regional Government of Boyolali Regency in empowering, protecting, and developing Cooperatives and micro enterprises as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d52a506c-fe3b-4ccc-9bf9-6d89d4a07b8d","actionData","errors"]