[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4fd32e7-18ee-4121-bfb0-732d7ae88178","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 18 Tahun 2016","number","18","year","2016","published_date","2016-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sorong","place_of_enactment","Sorong","theme","Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SORONG
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2016/NO.18 TLD/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah, perIu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat \r\nDaerah Kota Sorong \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);\r\n3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); \r\n6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4593); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); \r\n10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); \r\n11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); \r\n13. \tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); \r\n14. \tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan bidang\r\nKetentraman, Ketertiban Umum dan Perlindung Masyarakat, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; \n PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SORONG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016. \n - \n Peraturan Walikota tentang Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sorong.\n2. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sorong, yaitu:\n 1) Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 9 dan Pasal 10 (Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Keluarga Berencana);\n 2) Bab III, Bagian Kelima, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 11 dan Pasal 12 (Badan Lingkungan Hidup);\n 3) Bab III, Bagian Keenam, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 13 dan Pasal 14 (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah);\n 4) Bab III, Bagian Ketujuh, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 15 dan Pasal 16 (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu);\n 5) Bab III, Bagian Kesembilan, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 19 dan Pasal 20 (Satuan Polisi Pamong Praja).\n3. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;\n4. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong;\n5. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Sorong;\n6. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Sorong;\n7. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Sorong;\n8. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sorong;\n9. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong;\n10. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong;\n11. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Barang / Jasa Kota Sorong;\n12. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi Kota Sorong.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Sorong ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk dan menyusun organisasi perangkat daerah Kota Sorong agar sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan perangkat daerah Kota Sorong yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Setiap perangkat daerah memiliki tipe yang berbeda (Tipe A, Tipe B, atau Tipe C) yang ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Selain itu, Distrik dan Kelurahan juga ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Walikota dibantu oleh tiga staf ahli dalam melaksanakan tugasnya, dan pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SORONG
PROVINCE OF WEST PAPUA
REGIONAL REGULATION OF SORONG CITY
NUMBER 18 OF 2016
on
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS ORGANIZATION
SORONG CITY
GOVERNMENT OF SORONG CITY
YEAR 2016

COPY
MAYOR OF SORONG
PROVINCE OF WEST PAPUA
REGIONAL REGULATION OF SORONG CITY
NUMBER 18 OF 2016
on
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS ORGANIZATION
SORONG CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SORONG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the Provisions in Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Establishment and Composition of the Regional Apparatus Organization of Sorong City; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 45 of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4fd32e7-18ee-4121-bfb0-732d7ae88178","actionData","errors"]