[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4fd2b9e-3043-4f97-8680-09612727ec1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007","number","6","year","2007","published_date","2007-01-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketentuan-usaha-pertambangan-bahan-galian-golongan-c
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan-bahan Galian Golongan C,\r\nperlu dijaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya\r\ndalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi perizinan dan\r\npedoman bagi pelaksana maupun masyarakat dalam usaha\r\npertambangan, bahan galian golongan C perlu diatur dengan peraturan\r\ndaerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a dan\r\nhuruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ketentuan usaha\r\npertambangan bahan galian golongan C. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 02 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2005. \n Peraturan ini mengatur kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau\r\nsebagian tahap usaha pertambangan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian\r\nGolongan A (Strategis) dan bahan galian Golongan B (Vital) sebagaimana\r\ndimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah\r\nNomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2007. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1998 Nomor 18 Seri A Nomor 6)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah daerah, serta melakukan pemungutan atas penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD yang diberikan kepada Perusahaan Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, atau perorangan/kelompok WNI. SIPD dapat berupa SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, atau Pengangkutan dan Penjualan. Pemegang SIPD wajib menambang dengan mengindahkan garis sempadan, melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan reklamasi, melaporkan penemuan benda purbakala, dan mematuhi ketentuan dalam SIPD. Tata cara penambangan dilakukan secara manual dengan memperhatikan keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan. Dilarang melakukan penambangan pada kawasan lindung. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Teknis terkait dan/atau instansi yang ditunjuk. Pemegang SIPD Badan Hukum dan kelompok wajib memberikan uang jaminan eksplorasi.

","transitional_provisions","1. Setiap pemegang SIPD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap badan hukum perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan dan belum memiliki SIPD dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan SIPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap pengurusnya.\n3. Dengan tidak mengurangi tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan pidana tambahan perampasan terhadap alat- alat yang dipakai.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WONOSOBO REGENCY GOVERNMENT
WONOSOBO REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2007
CONCERNING
PROVISIONS ON MINING BUSINESS
OF EXCAVATED MATERIALS GROUP C

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Natural Resources in the form of Excavated Materials Group C, need to be preserved so that they can provide the greatest benefit in improving the welfare of the community;
that in order to realize orderly administration of licensing and guidelines for implementers and the public in the mining business, excavated materials group C needs to be regulated by regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation regarding the provisions of the mining business of excavated materials group C.

Remembering:

Law Number 13 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4fd2b9e-3043-4f97-8680-09612727ec1d","actionData","errors"]