[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4f8ddcc-264a-4cf6-a0da-df04fb035805","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006","number","15","year","2006","published_date","2006-10-20","effective_date","2006-10-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Perencanaan Pembangunan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perencanaan-pembangunan-desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2006/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa agar kegiatan pembangunan di Desa dapat dilaksanakan secara\r\ndemokratis, efektif, efisien, dan bersasaran, perlu adanya perencanaan\r\npembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan\r\npembangunan Daerah ;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor\r\n32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur\r\nperencanaan pembangunan desa ;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf\r\nb, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan\r\nDesa. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. \n Peraturan ini mengatur satu kesatuan tata cara\r\nperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana\r\npembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh\r\nunsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat di Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan pembangunan desa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan desa yang demokratis, efektif, efisien, dan tepat sasaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan. Perencanaan ini meliputi:

RPJM-Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk periode 6 tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan desa.
RKP-Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) untuk periode 1 tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa dan memuat rancangan prioritas pembangunan desa, rencana kerja, dan pendanaannya.

Tahapan perencanaan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. RPJM-Desa disusun melalui penyiapan rancangan awal, musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah, dan penyusunan rancangan akhir. RKP-Desa disusun melalui penyiapan rancangan awal, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, dengan kemungkinan keterlibatan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KUDUS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 5 OF 2007
on
VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order for development activities in the Village to be carried out democratically, effectively, efficiently, and targeted, there needs to be development planning as a unity in the Regional development planning system;
that in order to implement the provisions of Article 216 of Law Number 32 of 2004 on Regional Government and Article 66 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to regulate village development planning;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Village Development Planning;

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4f8ddcc-264a-4cf6-a0da-df04fb035805","actionData","errors"]