[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4f6ab4d-bfbd-4b48-b3eb-6640c4537d31","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Cadangan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

cadangan-pangan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NOMOR.7 ; https://jdih.jatengprov.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Cadangan Pangan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan terhadap pangan merupakan bagian\r\ndari hak hidup masyarakat, sehingga pemerintah daerah berupaya\r\nmemperbaiki permasalahan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi, masalah\r\ngizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan\r\npangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17\r\nTahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah\r\nbertanggung jawab menjamin ketersediaan /pemenuhan terhadap pangan di\r\nDaerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan\r\nCadangan Pangan. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.12 \r\nTahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU\r\nNo.18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023,\r\nUU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun\r\n2023, UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6\r\nTahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 17 Tahun 2015, PP No. 16 Tahun\r\n2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021, PP No. 125\r\nTahun 2022, Permendgari No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Peraturan Badan Pangan Nasional\r\nNomor 15 Tahun 2023, PERDA JATENG No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah\r\ndiuabah dengan PERDA JATENG No. 5 Tahun 2022, PERDA JATENG No. 8 Tahun\r\n2022. \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur wewenang dan tanggungjawab, penetapan\r\ncadangan pangan, tahapan penyelenggaraan cadangan pangan,\r\npenanggulangan krisis pangan, system informasi cadangan pangan,\r\npembinaan pengawasan dan pelaporan, partisipasi masyarakat dan\r\npendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus \r\nditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama\r\n6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini\r\ndiundangkan. \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Penetapan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Gubernur, meliputi jenis dan jumlah, dengan mempertimbangkan produksi pangan, kebutuhan penanggulangan krisis, dan kerawanan pangan.
Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan. Pengadaan diutamakan dari produksi petani daerah. Pengelolaan dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu, dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan BUMDes. Penyaluran untuk menanggulangi kesulitan distribusi, dampak perubahan iklim, bencana, konflik, gejolak harga, dan keadaan darurat, serta bantuan pangan. Pelepasan dilakukan jika melewati batas waktu simpan atau penurunan mutu.
Penanggulangan Krisis Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meliputi kriteria, kedaruratan, dan penanggulangan krisis.
Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi oleh Dinas.
Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup larangan bagi Pelaku Usaha Pangan untuk menimbun atau menyimpan bahan Pangan melebihi jumlah maksimal.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku Usaha Pangan yang melanggar Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n3. Pelaku Usaha Pangan yang sengaja melanggar Pasal 25 untuk keuntungan sehingga harga Pangan Pokok mahal, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF FOOD RESERVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4f6ab4d-bfbd-4b48-b3eb-6640c4537d31","actionData","errors"]