[{"_1":2,"_109":-5,"_110":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4e56020-fd05-4221-92a7-5509288ad9b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_105":106,"_107":108},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":-5,"_101":-5,"_102":-5,"_103":104},"title","Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual","short_title","Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-09-25","effective_date","2025-09-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","597672e6-f90f-4de3-a467-8c82b483e91c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Ekonomi Kreatif","short_name","Peraturan Bekraf","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penilai Kekayaan Intelektual","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK - KEKAYAAN INTELEKTUAL
2025
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif NO. 6, BN 2025 (723) / 9 hlm
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif TENTANG Penilai Kekayaan Intelektual
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diperlukan pengaturan penilai kekayaan intelektual yang memiliki kompetensi dan kualifikasi profesional di bidang kekayaan intelektual, independen, transparan, dan akuntabel; \r\nb. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, penilai kekayaan intelektual harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penilai Kekayaan Intelektual; \n Pasal 17 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, UU No. 24 Tahun 2019, PP No. 24 Tahun 2022, Perpres No. 199 Tahun 2024, Perpres No. 200 Tahun 2024, dan Permenekraf/Kabekraf No. 1 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pendaftaran Penilai Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban Penilai Kekayaan Intelektual, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, serta pemberhentian Penilai Kekayaan Intelektual. Penilai Kekayaan Intelektual adalah Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian bisnis yang ditetapkan oleh Menteri Ekraf sebagai Penilai Kekayaan Intelektual untuk melakukan Penilaian Kekayaan Intelektual dan terdaftar dalam sistem pendaftaran Penilaian Kekayaan Intelektual. Penilaian Kekayaan Intelektual adalah Penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang terdaftar atau tercatat untuk tujuan penjaminan utang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2025. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penilai Kekayaan Intelektual dalam rangka melaksanakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan penilai kekayaan intelektual yang kompeten, independen, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tata cara pendaftaran Penilai Kekayaan Intelektual, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian bisnis untuk dapat ditetapkan sebagai Penilai Kekayaan Intelektual. Proses pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian.
Hak dan kewajiban Penilai Kekayaan Intelektual, termasuk hak untuk memberikan jasa di bidang Penilaian Kekayaan Intelektual dan mendapat imbalan, serta kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, bekerja secara profesional, dan menjaga kerahasiaan informasi.
Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Penilai Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Menteri melalui deputi terkait, termasuk pembentukan tim pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Pemberhentian Penilai Kekayaan Intelektual, yang dapat berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan dan prosedur yang diatur dalam peraturan ini.

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan penilai kekayaan intelektual yang memiliki kompetensi dan kualifikasi profesional di bidang kekayaan intelektual, independen, transparan, dan akuntabel.

","transitional_provisions","sanctions","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF CREATIVE ECONOMY/HEAD OF THE CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2025
REGARDING
INTELLECTUAL PROPERTY APPRAISERS

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

MINISTER OF CREATIVE ECONOMY/HEAD OF THE CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement an intellectual property-based financing scheme, it is necessary to regulate intellectual property appraisers who have professional competence and qualifications in the field of intellectual property, are independent, transparent, and accountable;
that in accordance with the provisions of Article 12 paragraph (3) letter c of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy, intellectual property appraisers must be registered with the ministry that organizes government affairs in the field of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4e56020-fd05-4221-92a7-5509288ad9b2","actionData","errors"]