[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4d4446f-d5f8-4da8-a776-60bf5a633a3e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-04-19","effective_date","2018-04-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","Program Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan peraturan daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.6, TLD NO.84
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Program Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Perda yang dilaksanakan dengan metode yang pasti, baku dan standar; bahwa untuk menjamin kegiatan pembentukan Perda berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan legislasi yang tersusun secara sistematis dan terpadu; bahwa Perda dibentuk untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 12 Tahun 2012; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1) tujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah; 2) asas dan materi muatan Perda; 3) tahapan pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah; 4) perencanaan; 5) penyusunan; 6) pembahasan; 7) penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi; 8) penyebarluasan; 9) partisipasi masyarakat; dan 10) pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018. \n 21 halaman; Penjelasan 6 halaman; Lampiran 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kabupaten Tojo Una-Una. Latar belakangnya adalah kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, pembentukan Perda yang efisien dan efektif, serta pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Tujuan Propemperda adalah meningkatkan kualitas produk hukum daerah, memberikan arahan tata cara penyusunan dan pengelolaan Propemperda, mempercepat proses pembentukan Perda, membentuk Perda yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, memberikan gambaran objektif tentang kondisi peraturan perundangan-undangan di daerah, serta membentuk sinergitas antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Materi muatan Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kondisi khusus daerah, penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspirasi masyarakat, dan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda kepada pelanggar, termasuk sanksi pidana kurungan atau denda, serta sanksi administratif seperti teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, dan denda administratif.

Tahapan pembentukan Perda meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Perencanaan meliputi penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda. DPRD dan Bupati berwenang menyusun dan mengelola Propemperda. Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota, komisi, atau gabungan komisi. Propemperda ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Penyusunan Rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda dan dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah diselaraskan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Hukum. Rancangan Perda dari DPRD dikaji oleh Bapemperda. Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan tingkat II. Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum atau selama pembahasan dengan persetujuan DPRD dan Bupati.

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register (Noreg). Bupati menetapkan Rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg. Rancangan Perda tentang APBD, tata ruang, dan lain-lain dievaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOJO UNA-UNA
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA-UNA REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL REGULATION FORMATION PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOJO UNA-UNA,

\n\n \n \n

Considering:

that to fulfill the community's need for good laws and regulations, it is necessary to make regulations regarding the formation of Regional Regulations which are carried out using definite, standard and standardized methods;
that to ensure that Regional Regulation formation activities run efficiently, effectively and on target, legislative planning is needed that is systematically and integratedly structured;
that Regional Regulations are formed to implement regional autonomy and assistance tasks as mandated in Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and as a further elaboration of higher laws and regulations,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4d4446f-d5f8-4da8-a776-60bf5a633a3e","actionData","errors"]