[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4be39bc-028c-4a23-8984-01be56b2e25e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1969","number","33","year","1969","published_date","1969-03-31","effective_date","1969-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1969
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 33, BPHN.GO.ID, LL BPHN : 43 HLM.
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1969. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Presiden ini menetapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1969/1970, yang merupakan pelaksanaan Repelita tahun pertama. Tujuannya adalah untuk mengamankan pelaksanaan APBN agar target-target pembangunan dapat tercapai. Beberapa poin penting dalam pedoman ini meliputi:\n\n- **Ketentuan Umum:** Batas tertinggi pengeluaran negara, larangan pengeluaran di luar APBN, penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) untuk setiap pengeluaran, dan kewajiban penyetoran seluruh penerimaan negara ke Kas Negara.\n- **Pengurusan Uang Anggaran:** Menteri Keuangan mengatur penggunaan uang negara dengan prinsip anggaran berimbang. Anggaran rutin dibelanjai dari pendapatan dalam negeri, sedangkan anggaran pembangunan dari tabungan negara, kredit luar negeri, serta bantuan proyek dan teknis luar negeri.\n- **Surat Keputusan Otorisasi (SKO):** Dana anggaran disediakan per triwulan melalui SKO yang berlaku hingga akhir tahun anggaran. SKO untuk pengeluaran berkala diperbarui setiap tahun, kecuali untuk keputusan berdasarkan peraturan kepegawaian.\n- **Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM):** Bendaharawan mengajukan permintaan pembayaran ke Kantor Bendahara Negara (KBN) berdasarkan SKO. KBN menerbitkan SPM dalam waktu 8 hari kerja setelah menerima permintaan.\n- **Pelaksanaan Anggaran:** Menteri/Ketua Lembaga menetapkan pejabat penandatangan SKO dan bendaharawan. Bendaharawan wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulanan.\n- **Administrasi Anggaran:** Aparatur negara membantu penyusunan perhitungan anggaran dengan menyampaikan laporan secara tertib. Penghematan dan efisiensi harus diutamakan dalam pelaksanaan anggaran.\n- **Belanja Pegawai:** Setiap departemen/lembaga menyusun daftar formasi pegawai dalam batas anggaran yang tersedia. Pada dasarnya, tidak diperkenankan mengangkat pegawai baru.\n- **Pembelian dan Pemborongan:** Pembelian barang dan pemborongan pekerjaan di atas Rp. 500.000,- harus melalui perjanjian berdasarkan penawaran umum atau terbatas. Pembayaran uang muka memerlukan jaminan bank.\n- **Penerimaan Negara:** Semua departemen/lembaga mengintensifkan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara. Kekayaan negara hanya dapat dijual jika sudah dihapuskan.\n- **Pengawasan dan Pemeriksaan:** Sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dibentuk dengan melibatkan unsur pengawasan internal departemen.\n- **Pelaksanaan Anggaran Pembangunan:** Setiap Menteri/Ketua Lembaga bertanggung jawab atas keuangan dan target fisik proyek. Koordinasi dilakukan pada tingkat program, sub-sektor, sektor, dan bidang.\n- **Pelaksanaan Anggaran Rutin:** Penghematan ketat menjadi dasar pelaksanaan anggaran rutin. Penggunaan dana anggaran harus direncanakan dan disetujui oleh Departemen Keuangan.\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dapat dikenakan tindakan administratif dan tindakan-tindakan lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECISION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 33 OF 1969
on
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE BUDGET AND REVENUE AND
EXPENDITURE FOR THE YEAR 1969/1970

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to implement the State Budget and Expenditure for the year 1969/1970 as the implementation of the first Repelita year, it is necessary to establish implementation guidelines.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 4 paragraph (1) and Article 23 paragraph (4) of the 1945 Constitution;
Decree of the Provisional People's Consultative Assembly No. XXIII/MPRS/1966;
Decree of the Provisional People's Consultative Assembly No. XLI/MPRS/1968;
Indonesian Treasury Law (ICW. Stbl. 1925 No. 448) as amended and supplemented, most recently by Law No. 9 of 1968;
Regulations on the Management of State Finance Administration (R.A.B. Stbl. 1933 No. 381) as amended and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4be39bc-028c-4a23-8984-01be56b2e25e","actionData","errors"]