[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4b98c7c-e7ed-4f99-9cd4-62c700e59213","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-12-27","effective_date","2013-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi-tata kerja-pembentukan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2013/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Sumsel. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi merupakan bagian dari perangkat daerah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 45 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan pedoman pembentukan organisasinya berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 61 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, eselonisasi, kepegawaian, tata kerja, pembinaan, keuangan, kelompok jabatan fungsional, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n 11 hlm, Lampiran : 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan terkait perencanaan kehutanan dan tata hutan, serta untuk mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan KPHP ini didasarkan pada kebutuhan untuk pengelolaan hutan produksi yang efektif dan efisien, mengingat pentingnya hutan produksi dalam perekonomian daerah dan nasional.

Peraturan ini membentuk organisasi KPHP yang terdiri dari KPHP Benakat-Bukit Cogong dan KPHP Suban Jeriji-Martapura, yang masing-masing memiliki wilayah kerja lintas kabupaten/kota. KPHP Benakat-Bukit Cogong meliputi wilayah kerja di Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Lubuk Linggau, sedangkan KPHP Suban Jeriji-Martapura meliputi wilayah kerja di Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Kota Prabumulih.

KPHP Provinsi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan hutan produksi sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi KPHP meliputi pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan, dan konservasi alam. Selain itu, KPHP juga bertugas menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan hingga pengawasan, serta membuka peluang investasi untuk mendukung tujuan pengelolaan hutan.

Struktur organisasi KPHP terdiri dari Kepala KPHP Provinsi, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, dibentuk Resort KPHP Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHP.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 16 OF 2013
CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
PRODUCTION FOREST MANAGEMENT UNIT (KPHP)
SOUTH SUMATERA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 32 paragraph (1)
of Government Regulation Number 44 of 2004 concerning
Forestry Planning, and Article 8 paragraph (1), paragraph (2), and
paragraph (3) of Government Regulation Number 3 of 2008
concerning Amendments to Government Regulation Number 6
of 2007 concerning Forest Arrangement and Preparation of Forest
Management Plan, it is necessary to regulate the formation of
Organization and Work Procedure of the Production Forest Management Unit
in South Sumatra Province;
that the Organization of the Production Forest Management Unit in
the region is part of the regional apparatus that
its formation is based on the provisions of Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4b98c7c-e7ed-4f99-9cd4-62c700e59213","actionData","errors"]