[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4b4c6c0-07bd-4fc8-97f2-53c807c88da7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017","number","15","year","2017","published_date","2005-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat","place_of_enactment","Taliwang","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Gangguan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n a. Dengan diberlakukannya UU No 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 TAHUN 2000, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\nb. Pemberian izin gangguan diperuntukkan pada lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;\r\nc. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Izin Gangguan. \n UU No. 8 Tahun 1981;\r\nUU No. 24 Tahun 1992;\r\nUU No. 18 Tahun 1997;\r\nUU No. 23 Tahun 1997;\r\nUU No. 30 Tahun 2003;\r\nUU No. 10 Tahun 2004;\r\nUU No. 32 Tahun 2004;\r\nUU No. 33 Tahun 2004;\r\nPP No. 27 Tahun 1983;\r\nPP No. 29 Tahun 1986;\r\nPP No. 66 Tahun 2001;\r\nKepres No. 33 Tahun 1992;\r\nPermendagri No. 1 Tahun 1985;\r\nPermendagri No. 84 Tahun 1993;\r\nPermendagri No. 5 Tahun 1992;\r\nPermendagri No. 7 Tahun 1992;\r\nPermendagri No. 4 Tahun 1997. \n Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Cara Penghitungan Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Latar belakang peraturan ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tujuannya adalah untuk melindungi ketertiban dan kepentingan umum melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan usaha.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**: Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha tersebut, kecuali tempat usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.\n2. **Golongan Retribusi**: Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/gangguan (Kawasan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Perumahan dan Pemukiman).\n4. **Prinsip dan Sasaran Tarif**: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, dan transportasi pengawasan.\n5. **Struktur dan Besarnya Tarif**: Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha dengan besaran yang berbeda untuk setiap kategori luas.\n6. **Cara Penghitungan Retribusi**: Retribusi dihitung dengan mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa, dengan pengecualian untuk usaha-usaha tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.\n7. **Wilayah Pemungutan**: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.\n8. **Masa dan Saat Retribusi Terutang**: Masa retribusi bervariasi tergantung lokasi usaha (kawasan industri, perdagangan, pariwisata, atau perumahan dan pemukiman). Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n9. **Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran**: Pemungutan tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD. Pembayaran harus dilunasi sekaligus dalam 30 hari sejak SKRD diterbitkan. Tata cara pembayaran diatur oleh Kepala Daerah.\n10. **Sanksi Administrasi**: Keterlambatan atau kekurangan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.\n11. **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan**: Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.\n12. **Kedaluwarsa Penagihan**: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali ada tindak pidana atau pengakuan utang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST SUMBAWA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBAWA REGENCY
NUMBER 15 OF 2005
ABOUT
NUISANCE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SUMBAWA,

Considering:

that with the enactment of Law Number 18 of 1997, concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000, Regional Governments are authorized to collect Regional Taxes and Regional Retribution;
that the granting of nuisance permits is intended for certain locations that may cause danger, loss and disturbance;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Nuisance Permit Retribution.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 2, Supplement to the State Gazette Number 3274);
Law Number 24 of 1992 concerning Spatial Planning (State Gazette of 1992 Number 46,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4b4c6c0-07bd-4fc8-97f2-53c807c88da7","actionData","errors"]