[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d49de88c-e3c2-41c9-8083-0d6ed73e5370","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perijinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-05-02","effective_date","2007-05-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Perijinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BIDANG KESEHATAN - PERIJINAN SARANA DAN TENAGA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perijinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara \r\noptimal maka perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian \r\nmelalui izin sarana dan tenaga bidang kesehatan; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun \r\n2004 tentang Praktik Kedokteran, maka Peraturan Daerah Kota \r\nSurakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang \r\nKesehatan perlu disesuaikan; bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu \r\nditetapkan peraturan daerah tentang perizinan Sarana dan \r\nTenaga Bidang Kesehatan; \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas tujuan, Pelayanan Bidang Kesehatan, Papan Nama Ijin Praktik, Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2007. \n Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 dicabut. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Surakarta ini mengatur tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan di Kota Surakarta. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau pasien, memertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sarana dan tenaga di bidang kesehatan, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga dan sarana kesehatan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Perizinan:** Peraturan ini mengatur berbagai jenis perizinan sarana dan tenaga kesehatan, termasuk izin penyelenggaraan sarana kesehatan (seperti balai pengobatan, klinik rawat inap, rumah bersalin, apotek), izin praktik tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat), izin kerja tenaga kesehatan (apoteker, asisten apoteker), rekomendasi (rumah sakit, perusahaan perbekalan kesehatan rumah tangga), dan sertifikat (industri rumah tangga pangan).\n2. **Wewenang Pemberian Izin:** Walikota atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada penyelenggara sarana dan tenaga kesehatan.\n3. **Tata Cara Mendapatkan Izin:** Setiap penyelenggara sarana dan tenaga kesehatan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan. Peraturan Walikota akan mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan.\n4. **Masa Berlaku Izin:** Izin penyelenggaraan sarana kesehatan, izin praktik, dan izin kerja berlaku selama 5 tahun. Rekomendasi berlaku selama 2 tahun, laik sehat berlaku selama 3 tahun, dan sertifikat berlaku selama 3 tahun.","transitional_provisions","1. Perijinan Bidang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Bab III, Bagian kesatu Pasal 5, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya dalam Peraturan daerah ini sudah harus menyesuaikan.\n2. Ketentuan pengaturan tentang salon rias, tempat kesegaran jasmani atau fitness centre, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan beserta aturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n3. Pengobatan Tradisional yang dalam prakteknya melakukan kegiatan panti pijat, penyelenggaraannya diberikan izin sampai berakhirnya surat izin yang diberikan.","sanctions","Setiap penyelenggara sarana dan tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan praktik atau kegiatan tanpa memiliki surat izin praktik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 2003","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SURAKARTA CITY
YEAR 2007 NUMBER 3

GOVERNMENT OF SURAKARTA CITY
REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 3 OF 2007

ABOUT

LICENSING OF HEALTH FACILITIES AND PERSONNEL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d49de88c-e3c2-41c9-8083-0d6ed73e5370","actionData","errors"]