[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d496b89b-36cc-4151-9e27-10d37c5bf6ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-12-10","effective_date","2013-12-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMEBENTUKAN - BADAN - USAHA - MILIK - DAERAH - BIDANG - MINYAK - DAN - GAS - BUMI - LINGKUP - KEGIATAN - USAHA - HILIR
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2013/17 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Jawa Barat memiliki SDA minyak dan gas bumi yang berpotensi menunjang pembangunan Daerah, yang dilakukan melalui kegiatan usaha hulu atau hilir minyak dan gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan adan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; Perda Prov. Jabar No. 13 Tahun 2006; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. jabar No. 3 Tahun 2012. \n Peraturan Ini Mengatur Tentang Pembantukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir, yang meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan BUMD, Penyertaan Modal Daerah, Prinsip Pengelolaan, Rencana Kerja, Laporan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Pengembangan, Peleburan, Pengambilan dan Pemisahan, Pembubaran dan Likuidasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2013. \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang minyak dan gas bumi dengan lingkup kegiatan usaha hilir. Pembentukan BUMD ini bertujuan untuk mengusahakan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi di Jawa Barat, mengoptimalkan peluang pengusahaan pada kegiatan usaha hilir, mengembangkan investasi daerah, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menggerakkan perekonomian daerah.

BUMD ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Komposisi kepemilikan saham terdiri dari Pemerintah Daerah sebesar 70% dan pemegang saham lainnya sebesar 30%. Kegiatan usaha BUMD meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan gas bumi. Perseroan dapat mendirikan Anak Perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha.

Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip peningkatan kinerja, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dan peningkatan kualitas perencanaan.

Penyertaan modal Daerah pada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. Pembubaran dan likuidasi Perseroan juga ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.

","transitional_provisions","1. Pembentukan Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 17 YEAR 2013
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF REGION-OWNED COMPANY
IN THE FIELD OF OIL AND NATURAL GAS DOWNSTREAM BUSINESS ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering:

that West Java has oil and natural gas natural resources
that have the potential to be managed and utilized to
support sustainable regional development and
community welfare;
that the management and utilization of natural resource potential
oil and natural gas as referred to in
consideration letter a, is carried out through upstream business activities
or downstream oil and natural gas by Region-Owned Company
, in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as referred to
in consideration letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation
Regional concerning the Establishment of Region-Owned Company
In the Field of Oil and Natural Gas

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d496b89b-36cc-4151-9e27-10d37c5bf6ff","actionData","errors"]