[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d48a270c-0da8-4c8c-9473-40084ff27856","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 19 Tahun 2012","number","19","year","2012","published_date","2012-06-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana-pembangunan-desa
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2012/NO.12 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa agar penyusunan perencanaan\r\npembangunan desa dapat berjalan efektif, efisien,\r\nberkesinambungan, dan sinergis dengan\r\nperencanaan pembangunan daerah dan untuk\r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,\r\nmaka perlu ditetapkan Tahapan, Tata Cara\r\nPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi\r\nPelaksanaan Rencana Pembangunan Desa dengan\r\nPeraturan Daerah; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72\r\nTahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2\r\nTahun 2008 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul\r\nNomor 8 Tahun 2010; \n Materi Pokok: Perencanaan Pembangunan Desa; Ruang Lingkup; Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa; Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa; Perubahan Rencana Pembangunan Desa; Kelembagaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman : 18 HLM; Lampiran : 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa. Latar belakangnya adalah untuk mengefektifkan penyusunan perencanaan pembangunan desa agar selaras dengan perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur perencanaan pembangunan desa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan ini harus partisipatif dan sesuai dengan kewenangan desa, melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Asas perencanaan meliputi asas umum penyelenggaraan pemerintahan desa, sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, berdasarkan prinsip kebersamaan, musyawarah mufakat, desentralisasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, efektif dan efisien, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan, holistik, komitmen dan konsisten, kearifan lokal, dan kemandirian.

Tujuannya adalah memperkuat otonomi dan kemandirian desa, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar desa, ruang, waktu, fungsi pemerintah, kabupaten dan desa, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat, menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat.

Ruang lingkup perencanaan mencakup semua bidang pembangunan secara terpadu dalam wilayah desa, meliputi RPJM Desa (5 tahun) dan RKP Desa (1 tahun). RPJM Desa berisi profil desa, visi, misi, strategi, kebijakan umum, program pembangunan, dan arah kebijakan keuangan desa, mengacu pada RPJMD. RKP Desa memuat prioritas pembangunan bidang ekonomi, sarana-prasarana, pemerintahan, sosial budaya, dan kerangka regulasi desa. Data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar perencanaan.

Tahapan perencanaan meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi. Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa dan RKP Desa, yang kemudian dibahas dalam Musrenbang Desa. RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

","transitional_provisions","1. Desa yang sedang menyusun rencana pembangunan desa, agar mempedomani tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa sesuai peraturan daerah ini.\n2. Rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan, tetap digunakan sampai dengan disusun dan ditetapkannya rencana pembangunan desa sesuai dengan peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor: 12 Tahun: 2012 Seri: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

bahwa agar penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan, dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d48a270c-0da8-4c8c-9473-40084ff27856","actionData","errors"]