[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d48157b9-0dae-4203-bdc1-fef434283fb0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 41 Tahun 2004 tentang Organsisasi dan Tata Kerja Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 41 Tahun 2004","number","41","year","2004","published_date","2004-08-30","effective_date","2004-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Organsisasi dan Tata Kerja Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi - dan - tata - kerja - kelurahan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 41, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 198
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organsisasi dan Tata Kerja Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melakanakan ketentuan Pasal 17 Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004 maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi dan tata Kerja Kelurahan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974;UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimaa telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah dibah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahu 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Permendagri No. 156; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2004. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Hubungan Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Kepegawaian,Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2004. \n 21 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja kelurahan di Kabupaten Bogor. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

Ketentuan Substansial:

Kelurahan merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan bertugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan sebagian kewenangan Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan. Fungsi Kelurahan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, tugas-tugas pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pertanahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Unsur organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretariat Kelurahan, Seksi-Seksi (Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kelurahan bertugas membantu Lurah dalam pengelolaan ketatausahaan. Seksi-Seksi bertugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan sesuai bidang masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

Tata kerja Kelurahan menekankan pada koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Lurah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat secara berkala. Hubungan kerja Kelurahan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan operasional, dengan Camat bersifat hierarkis, dan dengan instansi vertikal bersifat koordinasi teknis fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY

Number:198
Year 2004

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 41 OF 2004
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 17 of Regional Regulation of Bogor Regency Number 9 of 2004 concerning the Formation of Organization of Regional Apparatus of Bogor Regency, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Organization and Work Procedure of Urban Village; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of the Regency within the West Java Region (State Gazette of 1950 Number 8); \n Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Civil Servants (State Gazette of 1974 Number 169, Supplement to State Gazette Number 3041) as amended by Law Number 43 of 1999 (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d48157b9-0dae-4203-bdc1-fef434283fb0","actionData","errors"]