Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.011/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.011/2011 ini bertujuan untuk mengatur mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung oleh Pemerintah atas bunga atau imbalan dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di pasar internasional, serta penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan SBN tersebut. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Peraturan ini menetapkan bahwa PPh yang terutang atas penghasilan dari bunga atau imbalan SBN dan penghasilan pihak ketiga akan ditanggung oleh Pemerintah. Surat berharga yang dimaksud meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pihak ketiga yang dimaksud adalah agen penjual, konsultan hukum internasional, bursa efek di luar negeri, agen fiskal, dan lembaga rating, namun tidak termasuk konsultan hukum lokal. Pajak Penghasilan ini merupakan belanja subsidi yang diatur dalam mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.