[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d45e39b6-de97-4cf4-9648-38b5515a795e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI PAPUA BARAT\r\nTAHUN 2019-2039","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4657de76-84b9-4aa0-8d16-248a8ad3f018","Reklamasi & Pengelolaan Pesisir",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI PAPUA BARAT\r\nTAHUN 2019-2039","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019-2039
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI PAPUA BARAT\r\nTAHUN 2019-2039
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2039 \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong;\r\n3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;\r\n11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;\r\n22. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;\r\n23. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;\r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah;\r\n29. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;\r\n30. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil;\r\n31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat. \n Peraturan ini mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2039. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n 76 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2039 (RZWP-3-K) bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

\r\n\r\n

Tujuan Kebijakan:

\r\n

Ekologis: Melindungi, mengkonservasi, dan merehabilitasi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ekonomi: Mengembangkan sistem pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan efisien.
Sosial Budaya: Memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kelembagaan: Meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Cakupan Wilayah:\r\n
- Ke arah laut: 12 mil laut dari garis pantai.
- Ke arah darat: Wilayah administrasi distrik di wilayah pesisir.
\r\n
Kebijakan dan Strategi:\r\n
- Mencakup tujuan ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan.
- Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- Pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil.
- Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan kolaboratif berbasiskan kearifan lokal.
\r\n
Rencana Alokasi Ruang:\r\n
- Kawasan pemanfaatan umum (zona pariwisata, pelabuhan, hutan mangrove, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, energi).
- Kawasan konservasi (pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan, maritim).
- Kawasan strategis nasional tertentu (pulau-pulau kecil terluar).
- Alur laut (alur pelayaran, pipa/kabel, migrasi biota laut).
\r\n
Peraturan Pemanfaatan Ruang:\r\n
- Kegiatan yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dan diperbolehkan setelah memperoleh izin di setiap zona.
\r\n

","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi ini:\r\na. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;\r\nb. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi ini, berlaku ketentuan:\r\n1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi ini;\r\n2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi ini;\r\n3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi ini, izin yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan\r\n4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nc. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi; dan\r\nd. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi ini dilakukan penertiban dan penyesuaian.","sanctions","Pelanggaran terhadap RZWP-3-K dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nSanksi administratif meliputi:\r\n1. Peringatan tertulis.\r\n2. Penghentian sementara kegiatan.\r\n3. Penghentian sementara pelayanan umum.\r\n4. Penutupan lokasi.\r\n5. Pencabutan izin.\r\n6. Pembatalan izin.\r\n7. Pembongkaran bangunan.\r\n8. Pemulihan fungsi ruang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST PAPUA
REGIONAL REGULATION OF WEST PAPUA PROVINCE
NUMBER 13 OF 2019
ABOUT
ZONATION PLAN FOR COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS
WEST PAPUA PROVINCE
YEAR 2019-2039

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST PAPUA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 paragraph (5) of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of West Papua Province concerning the Zonation Plan for Coastal Areas and Small Islands of West Papua Province for 2019-2039;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 45 of 1999 concerning the Establishment of Central Irian Jaya Province, West Irian Jaya Province, Paniai Regency, Mimika Regency,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d45e39b6-de97-4cf4-9648-38b5515a795e","actionData","errors"]