[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d447f204-059d-4df8-8da9-5c768871fce2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-07-15","effective_date","2014-08-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGrobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan\r\nAdministrasi Kependudukan dipandang sudah tidak\r\nsesuai lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun\r\n2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor\r\n23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,\r\nmaka perlu dilakukan penyesuaian;\r\nb. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan\r\nAdministrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan\r\npelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional,\r\nmemenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib\r\ndan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar\r\npelayanan minimal menuju pelayanan prima yang\r\nmenyeluruh untuk mengatasi permasalahan\r\nkependudukan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGrobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan\r\nAdministrasi Kependudukan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\n3 Nomor 102 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 A Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 \n Peraturan tersebut mengatur beberapa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2014. \n Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif.

Ketentuan Substansial:

Perubahan meliputi definisi istilah, kewenangan pemerintah daerah dan instansi pelaksana, serta prosedur terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Beberapa poin penting termasuk:

Perubahan definisi Instansi Pelaksana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.
Penegasan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Perubahan persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui.
Perubahan batas waktu pelaporan kelahiran dan kematian.
Penambahan elemen data dalam data kependudukan, seperti sidik jari dan iris mata.
Penegasan bahwa KTP-el berlaku secara nasional dan seumur hidup bagi WNI.
Larangan manipulasi data kependudukan dan kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi.
Penegasan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

","transitional_provisions","1. Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.\n2. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.\n3. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.\n4. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.\n5. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai \"KTP-el\".\n6. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai \"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”.\n7. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.\n2. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.\n3. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data kependudukan dan data pribadi dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.\n4. Setiap pejabat dan petugas yang melakukan pungutan biaya dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.\n5. Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu identitas dipidana dengan pidana penjara dan/ atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Grobogan No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/91960/perda-kab-grobogan-no-6-tahun-2017","8bd98b1d-ff44-4b88-b07a-c72653970dc5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2010 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that several provisions of Regional Regulation of Grobogan Regency Number 3 of 2010 concerning the Implementation of Population Administration are deemed no longer in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2006 concerning Population Administration, adjustments need to be made;
that in order to improve Population Administration services in line with the demands of professional Population Administration services, meeting information technology standards, dynamic, orderly and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d447f204-059d-4df8-8da9-5c768871fce2","actionData","errors"]