[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d447a15d-fb35-4ad3-97ca-03e8e505564c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016","number","17","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MASYARAKAT-PENINGKATAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu diatur dengan Peraturan Daerah dan bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan pelayanan dasar, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah berdasarkan karakteristik daerah \n Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh \n Peraturan Daerah ini mengatur kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; penyediaan tanah; pendanaan dan sistem pembiayaan; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n - \n Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 53 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bertujuan untuk:

Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada.
Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan, sehat, aman, serasi, dan teratur.
Melakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan setelah peningkatan kualitas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan berdasarkan bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka.
Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penetapan lokasi dan perencanaan penanganan, yang meliputi identifikasi, penilaian, dan pemetaan lokasi. Pola penanganan meliputi pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.
Pengelolaan pasca peningkatan kualitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Penyediaan tanah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk penetapannya dalam RTRW, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai peraturan perundang-undangan.
Pendanaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, termasuk perumusan kebijakan, survei, pendataan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kawasan permukiman, pemberian bantuan sosial, pembinaan, dan penyediaan tanah.
Pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan (3) serta Pasal 63 ayat (2) dan (4) dikenai sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan, penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel), kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin mendirikan bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah, perintah pembongkaran bangunan rumah, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan izin, kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu, pengenaan denda administrasi, dan/atau penutupan lokasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MATARAM
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 17 YEAR 2016
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF PREVENTION AND QUALITY IMPROVEMENT OF
SLUM HOUSING AND SLUM SETTLEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to live and have a decent life, prosperous physically and mentally, and to get a good and healthy residential environment in housing and settlement areas as basic human needs;
that slum housing and slum settlements need to be prevented and addressed through regulation by considering welfare, justice and equity, and managed in a planned, integrated, professional and balanced manner with the use and utilization of space in the region;
that according to the provisions of Article 98 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2011 concerning Housing and Settlement Areas, to determine the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d447a15d-fb35-4ad3-97ca-03e8e505564c","actionData","errors"]