[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d433d9af-3902-454f-9ce8-478333e43a5c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perdagangan orang - pencegahan dan penanganan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang
ABSTRAK:	\n \n bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM, dan pengingkaran terdahap kedudukan hakiki orang yang bermartabat, yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan korban sehingga perlu dicegah dan ditangani secara sistematis terstruktur dan masif; bahwa untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di daerah perlu melibatkan semua unsur baik dari Pemerintah Daerah, instansi, lembaga maupun masyarakat melalui langkah-langka pencegahan dan penanganan secara terkoordinasi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 58 ayat 91), ayat (2), ayat 93), ayat (4) dan ayat (6) Uu no 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menyusun Perda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perda tentang pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang; \n Paal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, kebijakan dan program, rencana aksi daerah, gugus tugas, peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2014. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang bertujuan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap eksploitasi dan perbudakan, menyelamatkan serta merehabilitasi korban, memberikan keadilan, dan memberdayakan korban beserta keluarganya.

Kebijakan pencegahan meliputi upaya preemtif melalui peningkatan pendidikan, aksesibilitas, lapangan kerja, dan partisipasi masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan, perizinan, sistem informasi, pendataan PPTKIS dan korporasi, pemantauan tenaga kerja, jejaring kerjasama, dan pengawasan intensif pada jasa hiburan. Penanganan korban mencakup penjemputan, penampungan, pendampingan, koordinasi pemulangan, pelaporan tindak pidana, serta bantuan hukum.

Rehabilitasi korban meliputi pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang melibatkan aliansi strategis, koordinasi antar daerah, pengadaan sumber pendanaan, dan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Dibentuk Gugus Tugas untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan, yang beranggotakan unsur SKPD, PPT, penegak hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan LSM.

Masyarakat berhak memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak, perlindungan hukum, rehabilitasi, serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan. Masyarakat wajib memperlakukan setiap orang dengan baik, membantu korban, mengawasi PPTKIS atau korporasi, dan melaporkan adanya perdagangan orang. Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dan kemitraan dengan dunia usaha untuk pencegahan dan penanganan. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara Gugus Tugas mengawasi pelaksanaan RAD.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perdagangan orang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 7 OF 2014
ON
PREVENTION AND HANDLING OF TRAFFICKING IN PERSONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that trafficking in persons is a violation of Human Rights, and a denial of the essential position of dignified people, which can cause misery and suffering to victims, so it needs to be prevented and handled systematically, structurally and massively;
that in order to implement the eradication of criminal acts of trafficking in persons in the Region, it is necessary to involve all elements, both from the Regional Government, agencies, institutions and the community through coordinated prevention and handling measures;
that in order to implement the provisions of Article 57, Article 58 paragraphs (1), (2), (3), (4) and (6) of Law Number 21

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d433d9af-3902-454f-9ce8-478333e43a5c","actionData","errors"]