[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d43218a7-c4e6-4c90-9627-2121757800d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Penyelenggaraan Inovasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

inovasi daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2021/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Inovasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa inovasi yang telah dilakukan selama ini memerlukan integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan; bahwa diperlukan payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Gunungkidul yang terintegrasi dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. \n Materi pokok : Penyelenggara Inovasi Daerah, Bentuk Inovasi Daerah, Pengusulan Inovasi Daerah, Penilaian Usulan, Uji Coba, Penerapan, Forum Inovasi Daerah, Pemberian Penghargaan dan Insentif, Hak Kekayaan Intelektual, Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah, Pencatatan dan Pendataan, Informasi Inovasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan dan Pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021. \n Jumlah Halaman : 19 HLM; Penjelasan : 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, menambah peluang lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, peran serta masyarakat, dan daya saing daerah.

Penyelenggaraan inovasi daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, meliputi pemetaan potensi unggulan inovasi daerah, penyusunan perencanaan program dan kebijakan, penyusunan pedoman dan prosedur standar, pemberian motivasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penumbuhkembangan dan pembudayaan inovasi, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Bentuk inovasi daerah terdiri atas inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen dan kinerja pemerintahan. Inovasi pelayanan publik diarahkan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Inovasi daerah lainnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Proses pengusulan inovasi daerah melibatkan berbagai pihak, termasuk Bupati, anggota DPRD, ASN, PD, dan anggota masyarakat. Usulan inovasi daerah dituangkan dalam proposal yang memuat bentuk inovasi, rancang bangun, tujuan, manfaat, hasil uji coba awal, dan anggaran. Proposal dinilai kelayakannya oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, dan dapat melibatkan Tim Penilai Khusus jika diperlukan tenaga ahli khusus. Proposal yang dinyatakan layak kemudian diuji coba dan dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai inovasi daerah.

Pemerintah Daerah membentuk Forum Inovasi Daerah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, akademisi, pakar, pelaku inovasi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertugas memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi daerah.

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, PD, dan/atau anggota masyarakat yang mengusulkan inovasi daerah dan berhasil diterapkan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas inovasi daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah melakukan diseminasi terhadap penerapan inovasi daerah dan menyediakan informasi inovasi daerah melalui sistem informasi yang dikelola. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan inovasi daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(Official News of the Gunungkidul Regency Government)

Number : 6
Year : 2021

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
ON
IMPLEMENTATION OF REGIONAL INNOVATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to accelerate the realization of the welfare of all people in a sustainable manner, various innovations in the implementation of regional government are needed;
that the innovations that have been carried out so far require integration and coordination between stakeholders;
that it is necessary to have a legal umbrella that regulates the implementation of regional innovation in Gunungkidul Regency that is integrated and coordinated between stakeholders;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d43218a7-c4e6-4c90-9627-2121757800d7","actionData","errors"]