[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d428eac4-b436-412d-afcb-41032417fabb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2017","number","18","year","2017","published_date","2017-10-11","effective_date","2017-11-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 18, BN.2017/NO.1538, peraturan.go.id : 13 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan penggabungan dan pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan transparansi, profesionalisme, dan integritas pelayanan, serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan permohonan penggabungan dan berakhirnya status badan hukum yayasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pelayanan secara elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses penggabungan dan berakhirnya status badan hukum yayasan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Proses pengajuan permohonan penggabungan dan pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik.
Persyaratan pengisian format isian dan penyampaian dokumen pendukung secara elektronik oleh pemohon (notaris yang diberi kuasa).
Dokumen pendukung yang diperlukan untuk penggabungan yayasan meliputi rancangan akta penggabungan, persetujuan dari pembina yayasan, akta penggabungan, pengumuman di surat kabar, dan fotokopi NPWP serta laporan SPT tahunan.
Dokumen pendukung untuk pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan meliputi notulen rapat pembina, pengumuman pembubaran dan hasil likuidasi di surat kabar, serta akta pembubaran yayasan.
Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan penggabungan atau berakhirnya status badan hukum yayasan jika data dan dokumen telah sesuai.
Penggabungan yayasan dapat diikuti dengan perubahan anggaran dasar, yang memerlukan atau tidak memerlukan persetujuan Menteri.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengajuan permohonan secara manual jika sistem elektronik tidak berfungsi atau tidak tersedia jaringan internet.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pemberitahuan Penggabungan Yayasan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan yang telah diajukan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. Status of Legal Entities of Foundations. Merger and Notification of Termination.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2017
on
PROCEDURES FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR MERGER AND NOTIFICATION OF TERMINATION OF LEGAL ENTITY STATUS OF FOUNDATIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to create transparency, professionalism, and integrity of service and for the implementation of orderly administration in providing services for applications for mergers and termination of legal entity status of foundations within the Ministry of Law and Human Rights, electronic services are required;
that in order to improve service delivery to the public and accelerate the process of mergers and termination of legal entity

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d428eac4-b436-412d-afcb-41032417fabb","actionData","errors"]