Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

Juga dikenal sebagai: UU 13/2009 · UU No. 13 Tahun 2009 · UU Nomor 13 Tahun 2009

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:16 Januari 2009Tanggal Penetapan:16 Januari 2009
Hukum Tata NegaraHukum Pemerintahan DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaPembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku16 Januari 2009
Tanggal Penetapan16 Januari 2009
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat. Hal ini didorong oleh aspirasi masyarakat dan pertimbangan ekonomi, potensi daerah, serta aspek sosial politik dan keamanan.

Ketentuan Substansial: Kabupaten Maybrat dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong, mencakup 11 distrik. Pemerintah Kabupaten Maybrat memiliki kewenangan atas urusan wajib dan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk perencanaan pembangunan, tata ruang, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Pembentukan perangkat daerah dan pengisian keanggotaan DPRD dilakukan sesuai ketentuan. Kabupaten Maybrat berhak atas alokasi dana perimbangan dan hibah dari Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

1. Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Maybrat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maybrat untuk tahun anggaran berikutnya. 2. Rancangan Peraturan Bupati Maybrat dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Papua Barat. 3. Sebelum Pemerintah Kabupaten Maybrat menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Sorong yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat.

(-)