Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan pendapatan sebesar Rp2.679.667.713.075,66 dan belanja sebesar Rp2.708.515.650.596,00, sehingga terdapat defisit sebesar (Rp28.847.937.520,34). Pembiayaan netto adalah Rp44.766.793.268,47.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp15.918.855.748,13.

Laporan Operasional menunjukkan surplus L-O sebesar (Rp55.722.198.273,98).

Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan ekuitas akhir sebesar Rp2.657.398.342.524,93.

Neraca menunjukkan jumlah aset sebesar Rp2.927.970.125.374,08, jumlah kewajiban sebesar Rp270.571.782.849,16, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp2.657.398.342.524,93.

Laporan Arus Kas menunjukkan saldo kas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.278.489.290,13.

Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini mencakup berbagai daftar dan rekapitulasi terkait anggaran, aset, kewajiban, dan keuangan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

(-)

(-)