[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4017ba9-7000-499b-ba2c-d6aa75226b5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran pendapatan dan belanja daerah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat 1\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,\r\nKepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan\r\nDaerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa\r\nlaporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan\r\nPemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan\r\nsetelah tahun anggaran berakhir;\r\nb. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran\r\n2014. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak\r\nBumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994\r\nNomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3569); \r\n3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun\r\n2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4048);\r\n4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea\r\nPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3688);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang bersih dan be bas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 4286);\r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4355);\r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400);\r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4421);\r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 12\r\nTahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik\r\nIndonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan\r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004\r\ntentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan\r\ndan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4540);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4502);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang\r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4574);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4575);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang\r\nHibah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4577);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan\r\nMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4585);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4614);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang\r\nJenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan\r\nPenetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib\r\nPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 153); \r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang\r\nTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif\r\nPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119);\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\nTentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah;\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun\r\n2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008\r\nNomor 10);\r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 7 Tahun\r\n2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008\r\nNomor 17);\r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun\r\n2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 07 ). \n Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam\r\npasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut:\r\na. Pendapatan Rp. 1.534.647.762.585,42\r\nb. Belanja Rp. 1.487.000.153.623,44\r\nSurplus/defisit Rp. 47.647.608.961,98\r\nc. Pembiayaan\r\n• Penerimaan Rp. 94.495.190.063,79\r\n• Pengeluaran Rp 5.467.529.694,00 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketentuan Substansial:

Laporan Realisasi Anggaran: Pendapatan sebesar Rp. 1.534.647.762.585,42 dan Belanja sebesar Rp. 1.487.000.153.623,44, menghasilkan surplus sebesar Rp. 47.647.608.961,98. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 94.495.190.063,79 dan pengeluaran sebesar Rp. 5.467.529.694,00, menghasilkan surplus pembiayaan sebesar Rp. 89.027.660.369,79.
Neraca: Jumlah aset tercatat sebesar Rp. 2.830.252.796.840,96, jumlah kewajiban sebesar Rp. 54.667.059.733,27, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 2.775.585.737.107,69 per 31 Desember 2014.
Laporan Arus Kas: Saldo kas awal per 1 Januari 2014 sebesar Rp. 88.046.011.560,54 dan saldo kas akhir per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 127.442.472.281,77.
Catatan atas Laporan Keuangan: Memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Bupati berwenang menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2014

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 184 paragraph 1 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Head of Region submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the fiscal year ends;
that the accountability for the implementation of the APBD as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4017ba9-7000-499b-ba2c-d6aa75226b5b","actionData","errors"]