[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3fe10d6-1eb6-4c63-b64e-ddaa62f2dd2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Usaha Pondok Wisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1995","number","10","year","1995","published_date","1995-10-23","effective_date","1996-11-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Usaha Pondok Wisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata
1995
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.1996/NOMOR.40
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Usaha Pondok Wisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diserahkannya sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisataan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka pengaturan Usaha Pondok Wisata menjadi urusan \r\nPemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Pondok Wisata menjadi urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; \r\nbahwa Pondok Wisata sebagai salah satu usaha kegiatan Pariwisata perlu dibina agar perkembangannya dapat lebih mantap dan dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih tinggi; \r\nbahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mangatur Usaha Pondok Wisata di Propinsi Daerah \r\nTingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah. \n Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 292/HK.205/Perb-79 dan Nomor 24 Tahun 1979; Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-1985; Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor 104/PW.105/MPPT-89; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1981. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988. \r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Usaha Pondok Wisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi\r\nBentuk Usaha Dan Permodalan, Persyaratan Pengusahaan, Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 1996. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor КМ. 74/PW. 105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.\n2. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 104/PW.105/MPPT-89 tentang Perubahan Pasal 6 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha pondok wisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, serta perlunya pembinaan usaha pondok wisata agar perkembangannya lebih mantap dan mencapai daya guna yang lebih tinggi.

Peraturan ini mengatur bentuk usaha pondok wisata yang harus berupa usaha perorangan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Pengusahaan pondok wisata adalah penyediaan pelayanan penginapan, dengan tanda pengenal yang berbeda berdasarkan fasilitas yang disediakan (biru, kuning, merah). Pengelola usaha pondok wisata berkewajiban mendaftarkan usahanya, memberikan laporan statistik penghunian kamar, memelihara higiene dan sanitasi, serta memasang papan nama dan persyaratan penghunian kamar. Mereka dilarang menggunakan pondok wisata untuk kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melanggar kesusilaan.

Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pondok wisata, memberikan bimbingan teknis dan operasional, serta dapat meminta laporan kepada pengelola pondok wisata.

","transitional_provisions","1. Selambat - lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Usaha Pondok Wisata harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
PROVINCE OF LEVEL I REGION
CENTRAL JAVA
NUMBER: 40 YEAR 1996 SERIES: C NO: 1

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF LEVEL I REGION CENTRAL JAVA
NUMBER: 10 YEAR 1995

CONCERNING

TOURIST LODGING BUSINESS IN THE PROVINCE OF LEVEL I REGION CENTRAL JAVA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR, HEAD OF LEVEL I REGION CENTRAL JAVA

\n\n \n \n

Considering:

that with the submission of
part of the Government Affairs in the field of
tourism from the Central Government
to the Level I Regional Government
of Central Java, the regulation of the Tourist
Lodging Business becomes the affair of the
Provincial Government of the Level I Region
of Central Java.
that Tourist Lodging as one of the
tourism activities needs to
be fostered so that its development can be
more stable and can achieve higher
efficiency and effectiveness.
that for the above purposes,
it is deemed necessary to regulate the Tourist

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3fe10d6-1eb6-4c63-b64e-ddaa62f2dd2c","actionData","errors"]