[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3f5c46e-7d8c-4666-96bf-71c235e532ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-03-01","effective_date","2019-03-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - perusahaan - umum - daerah - bank - perkreditan - rakyat - kuningan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2019/03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dengan ditetapkan Permendagri No. 94 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perda tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. Permendagri No. 94 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK. 03/ 2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/ POJK.03/ 2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.03/ 2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2016; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2012; Perda Kab. Kuningan No. ... Tahun 2019. \n Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kegiatan Usaha, Modal, Organ Perumda BPR Kuningan , Pegawai Perumda BPR Kuningan , Dana Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua, Perencanaan Dan Pelaporan, Tahun Buku Dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat , Pembinaan Dan Pengawasan, Pembubaran , Ketentuan Peralihan ,Ketentuan Lain-Lain , Dan \r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 dicabut. \n 80 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 116 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2010 seri E).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2013 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 18).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kuningan. Latar belakangnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan permodalan bagi masyarakat, dan pemerataan pelayanan perbankan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meninjau kembali Peraturan Daerah sebelumnya dan menyesuaikannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kegiatan usaha BPR, meliputi penghimpunan dana, pemberian kredit, kerjasama dengan lembaga keuangan, penempatan dana, dan membantu pemerintah daerah serta desa dalam optimalisasi penyaluran dana.\n2. Pengelompokan BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) yang disesuaikan dengan modal inti.\n3. Sumber modal Perumda BPR Kuningan, terdiri atas penyertaan modal daerah, hibah, dan sumber modal lainnya.\n4. Organ Perumda BPR Kuningan, terdiri dari KPM (Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah), Dewan Pengawas, dan Direksi, beserta persyaratan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan penghasilan masing-masing.\n5. Pegawai Perumda BPR Kuningan, meliputi ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, hak, dan kewajiban.\n6. Dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.\n7. Perencanaan dan pelaporan, meliputi rencana strategis dan rencana bisnis tahunan.\n8. Tahun buku dan penggunaan laba.\n9. Kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya.\n10. Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, dan KPM.","transitional_provisions","1. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.\n2. Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum peraturan Daerah ini ditetapkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 102.\n3. Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan jumlah dan struktur anggota Dewan Pengawas dan Direksi dapat dikenakan sanksi berupa larangan pembukaan jaringan kantor, kegiatan Pedagang Valuta Asing, dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan.\n2. Dalam hal dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan operasional, Perumda BPR Kuningan wajib mengumumkan penghentian tersebut kepada masyarakat dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Kuningan No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204216/perda-kab-kuningan-no-19-tahun-2013","dd1cafeb-3470-4136-a21f-ac54add4fe3a",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kuningan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204152/perda-kab-kuningan-no-11-tahun-2010","d867ab2e-e77e-4877-a1d2-90da67bcc24c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUNINGAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2019
ABOUT
MANAGEMENT OF REGIONAL PUBLIC COMPANY
KUNINGAN PEOPLE'S CREDIT BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to encourage regional economic growth and improve services to the needs of capital for the community and equitable banking services, the Kuningan Regency Government has established the Regional Public Company Kuningan People's Credit Bank;
that with the enactment of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 94 of 2017 concerning the Management of People's Credit Banks Owned by Regional Governments, it is necessary to review the Regional Regulation of Kuningan Regency Number 11 of 2010 concerning the Management of Regional Company People's Credit Bank Kuningan as amended by Regional Regulation of Kuningan Regency Number 19 of 2013;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3f5c46e-7d8c-4666-96bf-71c235e532ae","actionData","errors"]