[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3f244ad-1c78-4ceb-bf9c-2b9f60ac88b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2004","number","6","year","2004","published_date","2004-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Pengelolaan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BMD
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2004/NO.6, LL PROV. KALBAR: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah perlu mengatur tata cara pengelolaan barang Daerah yang berkesinambungan dan bertanggungjawab; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.72 Tahun 1957, UU No.5 Tahun 1960, UU No.4 Tahun 1992, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, PP No.46 Tahun 1971, PP No.40 Tahun 1994, PP No.25 Tahun 2000, PP No.104 Tahun 2000, PP No.105 Tahun 2000, PP No.108 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2001, PP No.8 Tahun 2003, Kepres No.44 Tahun 1999, Kepres No.80 Tahun 2003, Perda Provinsi Kalbar No.2 Tahun 2000, Perda Provinsi Kalbar No.3 Tahun 2002, Perda Provinsi Kalbar No.6 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Wewenang, Tugas Dan Fungsi, Penyimpanan Dan Penyaluran, Pemeliharaan, Inventarisasi ,Perubahan Status Hukum, Pemanfaatan, Pengamanan, Barang Daerah Yang Dipisahkan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan, Pembiayaan , Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi dan Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan ini memiliki 12 halaman . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seiring dengan bertambahnya volume dan jenis barang daerah sebagai penunjang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Gubernur berwenang penuh atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah, dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah, Kepala Unit/Satuan Kerja, Pemegang Barang, dan Pengurus Barang. Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah menyusun standarisasi barang, kebutuhan barang, dan harga. Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Peraturan ini juga mengatur penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan barang daerah. Inventarisasi barang daerah menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah dan Kepala Unit/Satuan Kerja. Perubahan status hukum barang daerah, termasuk penjualan kendaraan dinas dan rumah daerah, diatur dengan persetujuan DPRD. Penghapusan barang daerah yang rusak juga diatur dengan mekanisme tertentu.

Pemanfaatan barang daerah dapat dilakukan melalui pinjam pakai, penyewaan, penggunausahaan, atau swadana. Pengamanan barang daerah dilakukan secara administratif, fisik, dan melalui tindakan hukum. Pengelolaan barang daerah yang dipisahkan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Gubernur dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah. Pengawasan dilakukan oleh Gubernur dan Badan Pengawasan Propinsi. Pembiayaan pengelolaan barang daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 6 OF 2004
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize orderly asset administration in the implementation of governmental affairs in the Region, it is necessary to regulate the procedures for managing Regional Assets in a sustainable and responsible manner;
that with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region, as well as Government Regulation Number 2 of 2001 concerning the Securing and Transfer of State Property/Assets from the Central Government to the Regional Government, has provided broader authority to the Region, resulting in an increase in the volume and types

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3f244ad-1c78-4ceb-bf9c-2b9f60ac88b8","actionData","errors"]