[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3ebdabe-a47b-4004-b5ac-1c381e603e54","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Siak","place_of_enactment","Siak Sri Indrapura","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Siak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;\r\nb. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah\r\nKabupaten Siak Tahun 2002-2011 terjadi dinamika pembangunan internal kabupaten maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang kabupaten untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kesejateraan seluruh masyarakat;\r\nc. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 entang RTRW Provinsi Riau tahun 2018-2038, maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018. \n Dalam Peraturan Daerah ini berisi 16 (enam belas) Bab dan 85 (delapan puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Wilayah Administrasi dan Muatan RTRW Kabupaten; Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten ; Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Kelembagaan; Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 \n Lampiran: 17 hlm; Penjelasan: 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang RTRW Kabupaten Siak Tahun 2002 - 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Siak ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak untuk periode 2020-2040. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu yang maju berbasis agribisnis, agroindustri, dan pariwisata dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang meliputi pengembangan kawasan berbasis agribisnis dan agroindustri, potensi pariwisata alam, buatan, dan budaya, sistem pusat kegiatan yang hirarkis dan terdistribusi, jaringan prasarana pendukung, pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan, pelestarian kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya yang efisien dan berwawasan lingkungan, serta peningkatan peran kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem perkotaan (PKW, PKL, PPK, PPL) dan sistem jaringan prasarana (transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya). Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi kawasan peruntukan lindung (perlindungan kawasan, perlindungan setempat, konservasi, cagar budaya, ekosistem mangrove) dan kawasan peruntukan budidaya (hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan). Peraturan ini juga menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\na. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\nb. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan\nc. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.\n4. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n5. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.\n6. Masyarakat yang telah tinggal di kawasan lindung, sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.\n7. Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan bagian wilayah Provinsi di wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya terdapat kegiatan lain dan belum disepakati dengan pemerintah Provinsi pada saat perda ini ditetapkan, diakomodir dalam ketentuan outline dalam rencana pola ruang dalam rangka penyelarasan peruntukan fungsi kawasan hutan yang akan dikukuhkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan dan digambarkan seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.\n2. Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, izin pemanfaatan ruang, persyaratan izin, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan milik umum.\n3. Bentuk sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau denda administrasi.","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102},"text","Perda Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIAK
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIAK REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ON
SPATIAL PLAN OF SIAK REGENCY
YEAR 2020-2040

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIAK,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in Siak Regency by utilizing regional space in a harmonious, balanced, efficient, effective, cultured and sustainable manner in order to improve the welfare of a just society and maintain national resilience, it is necessary to prepare a Regional Spatial Plan;
that since the enactment of Siak Regency Regional Regulation Number 1 of 2002 concerning the Spatial Plan of Siak Regency for 2002-2011, there have been internal and external development dynamics in the regency, thus requiring the regency's spatial readiness to capture external development opportunities that occur in order to boost economic growth, thereby improving the welfare of the entire community;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3ebdabe-a47b-4004-b5ac-1c381e603e54","actionData","errors"]