[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3e9e8f1-c12b-4346-a6bf-bc7a62f4c669","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi","place_of_enactment","Teluk Kuantan","theme","Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA PERKEBUNAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa keanekaragaman sumber daya alam nabati di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dikelola secara Iestari, selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebaar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; pengelolaan sumber daya alam nabati, perlu diupayakan pengembangannya melalui usaha perkebunan secara terpadu dan tangguh dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja kepada Pelaku usaha. perkebunan serta terbinanya kelestarian sumber daya alam dan Iingkungan.\r\n\r\n \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran NegaraTahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok- Pokok Lingkungan Hidup Hidup (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; TambahanLembaran Negara Nomor 3902); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53; tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembegian Urusan Pemerintah antara Pemerinta, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Menteri Prtanian Nomor : 26/pementan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. \r\n\r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang Dalam peraturan ini diatur tentang Usaha perkebunan. sebagai inti pembangunan perkebunan berasaskan kemanfaatan, keadilan, kerakyatan, keterbukaan, kerterpaduan dan kebersamaan serta kelestarian yang berkelanjutan. Pengelolaan usaha perkebunan bertujuan untuk mewujudkan sistem dan usaha agribisnis pekebunan terpadu, berkeIanjutan, efisien, produktif dan berdaya saing tinggi, untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejatéraan rakyat secara berkeadilan melalui optimalisasi dan berkelanjutan pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan potensi umber daya serta IPTek perkebunan.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2009. \n 48 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan bertujuan untuk mengelola sumber daya alam nabati secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha perkebunan yang terpadu dan tangguh.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek usaha perkebunan, termasuk:

Perencanaan Pembangunan Perkebunan: Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam perencanaan perkebunan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta tata ruang wilayah.
Penyediaan Tanah Usaha Perkebunan: Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati. Penggunaan tanah harus memperhatikan hak masyarakat setempat.
Pengelolaan Usaha Perkebunan:\n
- Jenis usaha perkebunan meliputi budidaya tanaman, industri pengolahan, dan usaha lainnya.
- Pengelolaan budidaya tanaman mencakup perluasan kebun, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi, dan intensifikasi.
- Pengelolaan industri perkebunan meliputi pengolahan hasil komoditas untuk meningkatkan nilai tambah.
\n
Pemberdayaan Usaha Perkebunan: Pemerintah Daerah memfasilitasi sumber pembiayaan, pemasaran, dan aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemitraan Usaha Perkebunan: Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar.
Perizinan:\n
- Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan lahan tertentu dan/atau usaha industri perkebunan dengan kapasitas industri perkebunan tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- Jenis izin meliputi Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B), Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P), Izin Pembukaan Lahan (IPL), dan Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB).
\n

","transitional_provisions","1. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, maka izin usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 56 dan 57 dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
NUMBER: 9 OF 2009
CONCERNING
PLANTATION BUSINESS, ESTATE
GOVERNMENT OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
NUMBER 9 OF 2009
CONCERNING
PLANTATION BUSINESS, ESTATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUANTAN SINGINGI,

Considering:

that the diversity of biological natural resources in Kuantan
Singingi Regency needs to be managed in a sustainable, harmonious, balanced and
sustainable manner in order to benefit the greatest extent for
community welfare;
that the management of biological natural resources, needs to be pursued
its development through plantation, estate business in an integrated and resilient manner
by prioritizing the expansion of employment opportunities for business actors
plantation, estate and the preservation of natural resources and the environment:
that based on the considerations of letters a and b above, a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3e9e8f1-c12b-4346-a6bf-bc7a62f4c669","actionData","errors"]