Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 2022

Status Peraturan Ini

• Apakah ini Peraturan Baru?

  Ya, ini adalah peraturan baru yang menetapkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

• Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?

  Tidak secara langsung menggantikan, tetapi melanjutkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

• Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?

  Tidak secara eksplisit mengubah peraturan sebelumnya, tetapi memperbarui dan melanjutkan kebijakan yang ada.

• Status berlaku dari peraturan ini:

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Februari 2022.

Isi Kebijakan

• Tujuan dan latar belakang peraturan:

  Untuk melanjutkan dan memperkuat Kebijakan Kelautan Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

• Kewajiban dan hak yang ditetapkan:

  Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan program kelautan sesuai Rencana Aksi. Masyarakat dan pelaku usaha memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan kelautan.

• Prinsip-prinsip utama yang diatur:

  Koordinasi, integrasi, dan sinergi antar pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan kelautan.

• Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan:

  Pelaporan dan evaluasi berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta penyesuaian Rencana Aksi jika ada perubahan kebijakan nasional.

Ketentuan Peralihan

• Masa berlaku dan implementasi:

  Rencana Aksi berlaku untuk periode 2021-2025.

• Ketentuan peralihan untuk entitas yang sudah ada:

  Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum peraturan ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi baru.

• Batas waktu penyesuaian:

  Penyesuaian Rencana Aksi dapat dilakukan jika terdapat perubahan kebijakan nasional, dengan persetujuan Presiden.

• Grandfathering clauses:

  Tidak disebutkan secara eksplisit.

Sanksi

Tidak mengatur sanksi