Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi navigasi kapal di perairan Indonesia. Kebijakan ini mengatur jenis dan fungsi sarana bantu navigasi-pelayaran, yang meliputi sarana visual, elektronik, dan audible. Peraturan ini menetapkan persyaratan teknis dan standar penempatan sarana bantu navigasi-pelayaran, serta mengatur penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana tersebut. Selain itu, peraturan ini juga mengatur zona keamanan dan keselamatan di sekitar sarana bantu navigasi-pelayaran untuk melindungi dari gangguan dan kerusakan. Badan usaha yang terlibat dalam pengadaan sarana bantu navigasi-pelayaran diwajibkan untuk memenuhi standar yang ditetapkan dan melaporkan operasionalnya secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

• 1. Badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.